Kritik Ketua KPU, Golkar Sebut Sistem Proposional Tertutup Ketinggalan Zaman, Bikin Kuat Oligarki Partai

Jum'at, 30 Desember 2022 | 10:38 WIB
Kritik Ketua KPU, Golkar Sebut Sistem Proposional Tertutup Ketinggalan Zaman, Bikin Kuat Oligarki Partai
Komisi Pemilihan Umum menerima data pemilih untuk Pemilu 2024 dari pemerintah, Rabu (14/12/2022). (Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengkritik sikap Ketua KPI RI Hasyim Asyari yang menyatakan ada kemungkinan sistem proposional tertutup digunakan pada Pemilu 2024. Menurit Dave, sistem tersebut sudah tidak relevan pada saat ini.

Dave berujar sistem proporsional tertutup hanua akan membawa pada kemunduran berpolitik.

"Dengan mendorong menjadi proporsional tertutup ini akan memperkuat sistem oligarki di dalam partai dan justru hanya akan memberikan kekuatan kepada partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan," kata Dave kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).

Padahal dikatakan Dave di Pemilu era demokrasi saat ini yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat. Di mana suara rakyat adalah suara Tuhan.

Menurut Dave, kembalinya Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup justru mengkhianati proses reformasi dan mencabut hak rakyat.

"Dan bahkan mencabut hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk ditentukan oleh sekelompok elite yang akan menjalankan roda pemerintahan tanpa mendengar murni suara, kemauan, dan keinginan rakyat," kata Dave.

Sebaliknya, Dave menyampaikan hal positif dari penggunaan sistem proposional terbuka. Sistem ini yang menurut Dave paling relevan digunakan.

"Proporsional terbuka ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen, ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atapun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik,” tutur Dave

Sistem proposional terbuka justru dapat memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih. Penggunaan sistem ini juga mewajibkan para anggota Legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat.

Baca Juga: Jadi Terlapor Dugaan Gratifikasi Seks Wanita Emas, Ketua KPU: Sudah Takdir, Kami Siap Hadapi

"Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol pergerakan bangsa,” kata Dave.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI