Misalnya isu Jokowi akan memasukkan FX Hadi Rudyatmo yang notabene pernah ditegur PDIP karena blak-blakan mendukung Ganjar Pranowo, atau Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai pengganti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Masa iya tinggal setahun mau menimbulkan friksi?" ucap Hensat.
Menurutnya ada hal penting lain yang semestinya dilakukan Jokowi ketimbang sibuk mengurusi politik. Seperti bagaimana caranya mengakhiri pemerintahannya pada tahun 2024 mendatang dengan meninggalkan kesan yang baik.
Bukan berarti tidak boleh mengubah komposisi kabinetnya, tetapi Hensat mendorong Jokowi untuk melakukannya berbasis kinerja, seperti "menyapu" menteri yang malah sibuk mempersiapkan pencapresan.
"Kalau, misal, ternyata presiden (melakukan) reshuffle buat para menteri (yang) sibuk nyapres itu keren. Masyarakat tepuk tangan," tegas Hensat.
DISCLAIMER
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.