Infografis
Suara.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin sempat mengumumkan bahwa akan terjadi badai dahsyat di Jabodetabek pada Rabu, 28 Desember 2022. Namun, prediksi badai dahsyat tersebut rupanya tidak benar terjadi.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko pun mengklarifikasi bahwa pernyataan penelitinya itu merupakan pendapat personal. Ia menjelaskan bahwa BRIN memiliki aturan bahwa akademisi diberi kebebasan akademis dan otoritas sesuai bidang masing-masing.
“Akademisi memiliki kebebasan akademis dan otoritas keilmuan sesuai bidangnya di dalam komunitas ilmiah," jelas Laksana Tri Handoko, seperti dilansir dari brin.go.id, Kamis (29/12/2022).
"Dalam memberikan otoritas atas informasi sains di ruang publik, otoritas tersebut tidak berlaku. Ruang publik memiliki dampak dan konsekuensi hukum yang luas. Kemarin (prediksi badai dahsyat) adalah pendapat personal periset BRIN, bukan dari BRIN,” sambungnya.
Meski menyebut prediksi badai dahsyat merupakan pendapat pribadi periset, tetapi bukan berarti BRIN tidak mempunyai tanggung jawab ataupun kontribusi atas informasi publik. Selama ini, BRIN selalu aktif sebagai pemasok data utama berbagai informasi, khususnya terkait cuaca.
"Bukan berarti BRIN tidak memiliki tanggung jawab dan berkontribusi atas informasi publik di atas," tegasnya.
"Pada sebagian besar kasus, BRIN turut menjadi pemasok data utama berbagai informasi, termasuk untuk kebakaran hutan, cuaca, iklim, kebencanaan, kesehatan, nuklir dan lain sebagainya,” tandasnya.
Sementara itu, BRIN sesuai regulasi di Indonesia, selalu merujuk pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai informasi dan prediksi cuaca dan iklim. Kerjasama antara BRIN dan BMKG sendiri terbilang baik.
“Kami mengacu terhadap BMKG yang mengeluarkan informasi tentang kondisi cuaca. Selama ini kami bekerja sama erat dengan BMKG. Informasi cuaca, publik harus mengacu ke BMKG," terangnya.
Baca Juga: Prediksinya Tak Terbukti, BRIN Dibentuk Era Jokowi Dewan Penasihatnya Megawati
“Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas terkait otoritas informasi publik, dan menjadi tugas kita bersama untuk memperkuat pemahaman publik,” tambahnya.
