Infografis
Suara.com - Kabar akan ada reshuffle lagi di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo ditanggapi oleh oposisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKD Mardani Ali Sera menilai reshuffle yang ke sekian kalinya ini menunjukkan ketidakmampuan Jokowi memilih menteri.
Mardani juga menuturkan kalau reshuffle ini bisa membuat citra Presiden Jokowi jadi buruk.
"Justru buruk bagi presiden jika reshuffle, terlihat tunduk pada tekanan parpol lain," kata Mardani, Rabu (28/12/2022).
Meski mengkritik reshuffle kabinet yang sudah dilakukan Jokowi selama tujuh kali sepanjang dua periode menjadi presiden, Mardani Ali Sera tetap menyerahkan hak prerogratif tersebut kepada kepala negara.
Baca Juga: Istana Kabarkan Jokowi Tumbang dan Terbujur Kaku, Ternyata Faktanya Begini
"Monggo saja jika reshuffle dilakukan, tapi reshuffle tanpa alasan yang jelas malah menimbulkan kebisingan," ujar Mardani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Baca Juga: Gus Choi : Anies Orang Baik-Baik Tapi Terus Dilawan Pemerintah
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
