Infografis
Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan 600 situs dan akun media sosial yang memuat informasi radikalisme sepanjang tahun 2022.
Kepala BNPT, Komjen (Purn) Boy Rafli Amar menyebut fenomena radikalisasi di dunia maya semakin meningkat, seiring dengan masifnya penggunaan internet sejak pandemi Covid-19 melanda dunia.
"BNPT RI menemukan lebih dari 600 situs/akun di berbagai platform media sosial yang bermuatan unsur radikal,"kata Boy saat menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Rabu (28/12/2022).
Sebanyak 600 akun dan situs yang ditemukan, menyebarkan 900 lebih konten yang bermuatan informasi radikalisme.
Baca Juga: Klaim BNPT, Indeks Potensi Radikalisme 2022 Turun: Jadi 10 Persen
Survei Indeks Potensi Radikalisme yang dilakukan BNPT bersama sejumlah lembaga, juga mengemukakan mereka yang aktif berselancar di dunia maya rentan terpapar radikalisme.
"Survei ini menemukan Indeks Potensi Radikalisme lebih tinggi pada wanita, generasi muda dan mereka yang aktif di internet," ujar Boy.
Atas fenomena itu, BNPT bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan upaya pencegahan.
"Melalui patroli siber, takedown dan penegakan hukum," kata Boy.
Sementara itu, untuk Indeks Potensi Radikalisme pada 2022 diklaim BNPT mengalami penurunan, berada di angka 10 persen.
Baca Juga: Ruhut 'Sentil' Indonesia Hancur di Tangan Anies sampai Bawa-bawa Radikalisme, NasDem Murka
"Terdapat penurunan Indeks Potensi Radikalisme tahun 2022 sebanyak 2,2 persen, dari 12,2 persen di tahun 2020 menjadi 10 persen," kata Boy di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut Boy mengungkapkan Indeks Potensi Radikalisme terdiri dari dimensi target dan dimensi supply pelaku.
"Hasil penilaian telah berhasil melampaui target yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ujarnya.
"Indeks dimensi target di tahun 2022 berada di angka 51,54. Angka ini lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN sebesar 54,26," sambungnya.
Sementara indeks dimensi supply pelaku berada di angka 29,48. Angka itu disebut lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN sebesar 38,00.
"Dalam hal ini, semakin kecil angka indeks maka risiko terorisme menjadi semakin rendah. Indeks tersebut menunjukkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi paham maupun aksi terorisme," kata Boy.
