Infografis
Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju dengan usulan PDI Perjuangan agar presiden mengevaluasi dua menteri dari Partai NasDem. Nasdem dan PDIP merupakan koalisi di pemerintahan Jokowi.
Pertama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan kedua, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
"Memang harus ada evaluasi, setiap kementerian lembaga harus ada evaluasi untuk perbaikan kinerja. Apalagi kedua kementerian ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan lingkungan," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (28/12/2022).
Anggota Komisi IV DPR ini mencontohkan hal yang patut dievaluasi dari Kementerian Pertanian misalnya terkait ketersediaan pangan, kisruh soal data terakhir antara Bulog dengan Kementan, dan soal pupuk serta problematika produksi pangan yang ada di Kementan.
Baca Juga: Tak Mau Jokowi Terjerumus, Relawan Projo Tegas Tolak Wacana Penundaan Pemilu dan Tiga Periode
"Wajar saja ada evaluasi, tanggung jawab besar pangan ya ada di hulunya, yaitu di Kementan," ujar Daniel.
Daniel yang merupakan mitra Kementan di Komisi IV mengatakan Menteri SYL sejauh ini cukup baik dalam menjalankan roda kepemimpinan di Kementan. Hanya saja, kata dia, SYL perlu melalukan terobosan-terobosan terutama bagaimana meyakinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggaran Kementan naik dua kali lipat.
"Karena selama kurun Menteri SYL, anggaran Kementan terus berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, sangat disayangkan. Padahal seharusnya anggaran Kementan yang harus ditingkatkan, kita sudah tahu bahwa pangkal dari kebutuhan pangan ada di Kementerian Pertanian," tutur Daniel.
Ia kemudian menyoroti kinerja Menteri LHK Siti Nurbaya yang juga merupakan mitra Komisi IV. Menurut dia sejauh bermitra, kinerja Siti Nurbaya cukup baik karena bisa menjaga hubungan baik dengan semua kalangan.
Termasuk kinerja Siti Nurbaya terkait menurunkan angka deforestasi. Diakui Daniel, deforstasi cukup menurun signifikan.
Baca Juga: Tak Melulu Ditentang, Larangan Jokowi Soal Jual Rokok Ketengan Justru Didukung Sejumlah Pihak
"Namun tetap saja harus ada evaluasi-evaluasi secara menyeluruh agar kinerja terus meningkat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik," kata Daniel.
Usulan DJarot PDIP
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat, turut menanggapi soal Presiden Jokowi yang memberikan sinyal bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Djarot meminta agar dua menteri dari NasDem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada, satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerograrif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," tuturnya.
Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya Djarot menyoroti soal swasembada beras yang ternyata, impor beras masih terjadi.
"Justru harusnya pemerintahnya Intervensi dong, jangan sampai saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit petani," tuturnya.
Djarot yang duduk di Komisi IV menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka impor beras tak perlu terjadi.
"Coba buka satukan, perlu engga kita impor, katanya masih cukup, yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil, dan petani nya bisa untung, ini semua perlu di evaluasi," pungkasnya.
