Infografis
Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menggelar diskusi publik Laporan Kerja Politik Tahun 2022 di ruang fraksi, Rabu (28/12/2022). Namun, partai lambang banteng ini enggan membahas soal kinerja eks Gubernur DKI Anies Baswedan yang lengser pada 16 Oktober 2022 lalu.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pihaknya sudah mengadakan Refleksi Lima Tahun Kepemimpinan Anies pada Oktober lalu. Karena itu, ia hanya ingin fokus berdiskusi soal kinerja Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
"Kami sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh selama lima tahun, dan diakhir masa jabatan Pak Anies. Maka hari ini saya hanya mengulas sedikit soal evaluasi di akhir masa jabatan," ujar Gembong di lokasi, Rabu (28/12/2022).
"Maka, kami teruskan (diskusi publik) pada transisi kepemimpinan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Heru Budi Hartono," kata Gembong menambahkan.
Gembong menuturkan salah satu fokus yang perlu dikerjakan oleh Heru adalah mengenai persoalan banjir yang sudah menjadi masalah pokok ibu kota. Apalagi, sekarang Pemprov DKI juga harus memikirkan cara mengatasi banjir rob di kawasan pesisir.
Karena itu, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall harus dipercepat untuk mengatasi masalah banjir rob.
"Tangggul itu enggak mungkin dalam tiga bulan atau setahun bisa selesai. Tapi, mau tidak mau, ini harus dikerjakan. Pak Heru harus fokus untuk mengeksekusi pembangunan tanggul," tuturnya.
Selain itu, Gembong juga meminta Heru mengebut program normalisasi Kali Ciliwung. Pemprov DKI dalam proyek ini bertugas untuk melakukan pembebasan lahan warga yang tinggal di bantaran kali.
Dalam sekitar dua bulan bekerja, Gembong menyebut Heru sudah cukup baik dengan menggencarkan proyek sodetan Ciliwung.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Andika Perkasa Nyatakan Siap Jadi Cawapres Anies?
"Artinya, ada keberanian Pak Pj untuk melakukan eksekusi terhadap pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT)," ucapnya.
"Kami mendorong tentunya kepada Pj Gubernur untuk fokus melakukan normalisasi. Mau tidak mau, kami harus melakukan normalisasi," tambahnya.
Sementara Sekretaris DPD PDIP DKI ini juga menyinggung soal penyaluran air bersih di Jakarta. Ia menyarankan Heru lewat Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya segera memperluas cakupan jaringan air bersih perpipaan di wilayah Jakarta.
"Air bersih itu cakupan air bersih itu baru 65,85 persen, ini bukan pekerjaan bimsalabim," tuturnya.
"Tetapi, harus dimulai agar jangkauan ketersediaan air bersih bisa terjangkau sampai seluruh pelosok ibu kota," pungkasnya.
