Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali membandingkan era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan ayahnya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Baginya, kedua pemerintahan tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat "jomplang".
AHY secara khusus menyoroti nasib guru honorer di era Presiden Jokowi sekarang. Ia mengaku prihatin melihat negara terus jor-joran membangun infrastruktur, tetapi tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, khususnya guru honorer yang berharap diangkat menjadi PNS.
"Kita butuh infrastruktur tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Nah di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun," ujar AHY dalam pidatonya di acara Demokrat seperti dikutip dari video unggahannya di Instagram, Rabu (28/12/2022).
"Ini banyak sekali guru-guru honorer yang berharap Demokrat kembali memperjuangkan agar mereka bisa diangkat menjadi PNS," sambungnya.
Baca Juga: Tak Hanya Anak Kecil, Presiden Jokowi pun Ikut Mencoba Permainan Latto-latto
AHY sendiri tidak membantah jika infrastruktur sangat penting dalam membangun perekonomian. Walau begitu, ia menilai seharusnya negara tidak melupakan prioritas utama untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia.
"Bukankah negara ada untuk rakyat yang sejahtera? Jangan serba beton! Jangan serba benda fisik tetapi jiwanya dibangun seperti lagu Indonesia Raya. Bagaimana bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya. Jangan dibolak-balik," kritik AHY.
Dalam kesempatan ini, AHY turut mengkritik tajam penggunaan uang negara yang dinilai tidak tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat kecil. Ia pun membandingkan kebijakan era Jokowi dengan SBY.
Salah satu program SBY yang dibanggakan AHY adalah MP3I, di mana program tersebut masih berlanjut sampai saat ini. Program ini mengintegrasikan nusantara dari Aceh sampai Papua melalui interkonektivitas infrastruktur darat, laut dan udara.
Selain itu, AHY juga mengingatkan bagaimana era SBY juga gencar melakukan pembangunan infrastruktur, tetapi tetap tidak melupakan program-program untuk membantuk rakyat kecil.
Baca Juga: Kapan Pemerintah Cabut PPKM? Begini Penjelasan Airlangga Hartarto
Di antaranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan per kapita pendapatan nasional, hingga mengurangi hutang negara. Hasilnya, AHY menyebut layanan kesehatan di era SBY semakin baik, begitu pula pendidikan yang semakin terjangkau.
AHY turut mempertanyakan sejumlah dana pendidikan saat ini. Terlebih, ia merasa prihatin dengan nasib guru honorer yang semakin tak tentu arah statusnya.
"BPJS ada, BLT ada, Raskin ada, dana BOS ada, beasiswa santri ke mana itu sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa? Ada yang keluarganya guru honorer di sini ada yang keluarganya pernah diangkat menjadi PNS di zamannya Pak SBY. Bagaimana perbedaannya? Jomplang!" seru AHY.
"Tapi bagaimana mungkin bisa mereka lakukan itu dengan baik ketika kesejahteraan dan nasibnya tidak menentu tidak jelas. Terombang ambing betul," tambahnya.
Karena itu, AHY berusaha meyakinkan publik bahwa partainya akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan berusaha memenangi Pemilu 2024.
"Bapak ibu sekalian, kita terus perjuangkan. Mohon doanya, semoga terbuka jalan kebersamaan untuk (Pemilu) 2024 nanti," pungkas AHY.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
