Infografis
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar terkait isu reshuffle kabinet Jokowi yang kembali mencuat. Menurut Rocky, reshuffle menjelang Pilpres 2024 itu sama halnya seperti sedang berdagang sapi atau kodok.
Alasan Rocky menyampaikan hal tersebut karena menurutnya perombakan kabinet kali ini bukan karena kinerja menteri yang kurang baik, namun tak lepas dari urusan politik.
Isu reshuffle yang diduga menyasar hanya kepada menteri dari Partai NasDem itu pun semakin membuat panas.
Nama Syahrul Yasin Limpo dari NasDem pun terseret dan dikabarkan berpotensi untuk diganti dan dicopot dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Pertanian.
Selain itu, ada nama eks Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) yang sekarang resmi menjadi kader Perindo, digadang-gadang sebagai pengganti Syahrul.
“Jadi kasak-kusuk tentang menteri itu nggak lagi didasarkan pada kapasitas tapi pada kecemburuan-kecemburuan politik,” kata Rocky Gerung.
Terlebih kata Rocky, Ketua Perindo yaitu Hary Tanoesoedibjo pernah tergabung dalam partai Nasdem. Menurut Rocky, sinyal-sinyal soal NasDem akan 'ditendang' dari kabinet Jokowi sudah mulai terlihat.
“Udah pada kirim-mengirim sinyal tuh jadi pasti NasDem akan sakit hati, itu kok pernah kita usir dari NasDem, gampangnya begitu kira-kira, malah dipanggil lagi sama Istana,” jelasnya.
Atas dasar demikian, Rocky menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju kali ini seperti jual beli sapi atau kodok.
Baca Juga: Sebut Tuan Guru Bajang Komorbid Korupsi, Rocky Gerung: Sulit Pahami Kapasitasnya
“Lah bagi istana itu soal pragmatis ada urusan dengan value di situ siapa yang mampu untuk menambahkan suara dan uang itu pasti direkrut oleh istana tuh, jadi udah diterima saja,” tutur Rocky.
“Ini bukan risalah karena ada ide ini itu, tapi ya semata karena sedang dagang sapi aja itu atau dagang kodok,” pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
