Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali membanding-bandingkan pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak lain adalah ayahnya sendiri.
Kali ini AHY membandingkan nasib guru honorer di era Jokowi dan SBY. Ia mengaku prihatin dengan kondisi negara yang hanya fokus pada infrastruktur namun tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.
"Kita butuh infrastruktur tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Nah di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun," kata AHY dalam pidatonya di hadapan kader Demokrat dikutip dari video unggahannya di Instagram, Rabu (28/12/2022).
"Ini banyak sekali guru-guru honorer yang berharap Demokrat kembali memperjuangkan agar mereka bisa diangkat menjadi PNS," tambahnya.
AHY menyebutkan bahwa dia mengamini keberadaan infrastruktur memang penting dalam ekonomi. Namun menurutnya perlu untuk mengentaskan kemiskinan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia.
"Bukankah negara ada untuk rakyat yang sejahtera? Jangan serba beton, jangan serba benda fisik tetapi jiwanya dibangun seperti lagu Indonesia raya. Bagaimana bangunlah jiwanya baru bangun lah badannya. Jangan dibolak balik," kata AHY.
Lebih lanjut AHY mengklaim bahwa di era ayahnya, SBY juga masif melakukan pembangunan infrastruktur tapi tak menyampingkan program pro rakyat lainnya termasuk pengentasan kemiskinan.
"BPJS ada, BLT ada, Raskin ada, dana BOS ada, beasiswa santri ke mana itu sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa?" kata AHY.
"Ada yang keluarganya guru honorer di sini ada yang keluarganya pernah diangkat menjadi PNS di zamannya Pak SBY. Bagaimana perbedaannya? Jomplang! Tapi bagaimana mungkin bisa mereka lakukan itu dengan baik ketika kesejahteraan dan nasibnya tidak menentu tidak jelas. Terombang ambing betul," tuturnya.
Baca Juga: PKS ke Jokowi: Buruk Kalau Lakukan Reshuffle karena Tunduk Tekanan Parpol
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.