Infografis
Suara.com - Isu Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet hangat berhembus. Menteri-menteri Partai NasDem disebut-sebut bakal didepak dan diganti, salah satunya oleh Partai Perindo.
Menanggapi hal itu analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, bahwa memang terkait reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden.
Namun ia menilai, jika memang Perindo kembali mendapat jatah kekinian kursi menteri gantikan NasDem, maka partai non-parlemen lainnya disebut akan melakukan protes.
"Kalau dikasih ke Perindo ada partai non parlemen dalam tanda petik dapet Wamen (wakil menteri) ditambah satu menteri paling ya PBB (Partai Bulan Bintang) dan PSI yang protes," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (28/12/2022).
Bukan tanpa sebab, Ujang menyebut, PBB dan PSI bakal melancarkan protes jika Perindo diberikan jatah satu kursi menteri. Pasalnya, kedua partai non-parlemen tersebut kekinian hanya mendapatkan jatah kursi wakil menteri saja.
"Karena PBB dan PSI dapat Wamen saja tidak dapat menteri. Ya kalau Perindo dapat menteri mestinya PBB dan PSI juga dapet menteri karena itu koalisi Jokowi di non parlemen," tuturnya.
Kendati begitu, ia menegaskan, soal keputusan reshuffle merupakan hak prerogratif presiden. Menurutnya, jika memang Perindo diberikan jatah kursi menteri maka tidak akan disia-siakan.
"Bagaimana pun termasuk Perindo diberikan jatah oleh Jokowi pasti akan diambil akan dinikmati kan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat Perindo soal sosok namanya Tuan Guru Bajang atau TGB bisa jadi karena TGB itu kalau nggak salah ketua harian di Perindo," tuturnya.
'Goyang' Kursi Mentan
Baca Juga: Sah! Jokowi Resmi Lantik Laksamana TNI Muhammad Ali Sebagai KSAL
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan me-reshuffle kabinet pemerintahannya dan menteri-menteri dari Partai NasDem yang diduga keras akan digeser dari posisinya.
