Infografis
Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai Jokowi yang memberikan tanggapan mengenai reshuffle kabinet hanyalah ucapan doorstop.
Yunarto menyampaikan bahwa pertanyaan reshuffle kabinet Jokowi sudah terhitung ada 5 kali pada tahun 2022 ini.
Namun hal tersebut kini menjadi menarik karena adanya momen kebetulan wawancara doorstop Jokowi mengenai pertanyaan reshuffle tersebut.
Lantas menurutnya, ucapan Jokowi tersebut dinilai hanya sebatas doorstop semata.
Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Jual Rokok Batangan, Pakar: Kalau Beli Banyak Boleh Gitu?
"Nah kalau mencoba berspekulasi. Pertama, saya sih melihat bahwa situasinya hanya sebatas doorstop. Wartawan menanyakan menggunakan data Charta Politika dan pak Jokowi menyatakan 'mungkin'," kata Yunarto Wijaya dikutip Suara.com dari tayangan KOMPAS TV, Selasa (27/12/2022).
Spekulasi Yunarto, ia menyebut hal tersebut akan berbeda bobotnya ketika Jokowi menyelipkan soal reshuffle dalam pidatonya, baik resmi maupun tidak resmi.
Selain itu, Yunarto Wijaya menyinggung soal perbandingan data kepuasan publik terhadap dua hal yang berkaitan dengan pemerintah Jokowi-Maruf Amin.
Hasil survei Charta Politika soal data kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ada pada angka 72,9%.
Sementara itu, survei yang satu-satunya dilakukan oleh Charta Politika, yakni data kepuasan publik kepuasan publik terhadap menteri adalah sebesar 60,5%.
Baca Juga: Bikin Ribuan Pedagang Asongan Terancam Nganggur, Ini Alasan Jokowi Larang Jual Rokok Ketengan
"Di situ kita lihat ada GAP sekitar 12,9% dan kemudian kita tanyakan lebih lanjut, apakah kemudian apabila Jokowi melakukan reshuffle bapak ibu saudara setuju atau tidak," tutur Yunarto.
Yunarto menyampaikan ada sekitar 61,8% yang menyatakan publik setuju jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Oleh sebab itu, Yunarto berharap jika Jokowi benar-benar melakukan reshuffle kabinet, maka hal tersebut didasarkan pada kinerja menteri, bukan karena adanya kepentingan politik.
"Artinya betul ada hal prerogatif dari seorang presiden untuk menilai menteri-menterinya, baik dari sisi politik ataupun dari sisi kinerja," jelasnya.
Yunarto lalu menyinggung jika nantinya ada sikap dari Partai NasDem yang berbeda, maka ia berharap tak hanya sebatas hal tersebut.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, menteri dari Partai NasDem diisukan berpotensi terkena reshuffle karena adanya rumor soal perpecahan antara Jokowi dengan Surya Paloh.
