Infografis
Suara.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Suharyanto mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menutup seluruhnya Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Jakarta Pusat. Pihaknya masih mengoperasikan satu dari tujuh unit tower untuk isolasi pasien.
Suharyanto mengatakan, meski angka kasus Covid-19 sudah melandai, masih ada penambahan pasien per harinya sekitar empat sampai lima orang. Karena itu, pihaknya masih mengoperasikan tower enam RSDC Wisma Atlet.
"Satu tower, yaitu tower enam yang masih ada pasiennya empat itu ini tetap kita hidupkan di bawah Kapunkes TNI nanti yang mengoperasionalkannya kita lihat. Sampai tiga bulan ke depan, Januari Februari Maret, mudah-mudahan kondisi terkendali terus tidak ada lonjakan," ujar Suharyanto di Graha BNPB, Selasa, (27/12/2022).
Suharyanto mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu kondisi pandemi Covid-19 selanjutnya. Namun, keputusan untuk tidak mengoperasikan enam dari tujuh tower merupakan persiapan peralihan dari pandemi ke endemi.
Baca Juga: Kunjungi BNPB, Heru Budi Disarankan Desain Gedung Pemerintahan Tahan Gempa 7 SR
"Nanti akan disampaikan untuk tindakan selanjutnya. Itu juga sebagai salah satu antisipasi atau langkah yang kita lakukan apabila disampaikan apabila transisi dilakukan dari pandemi menjadi endemi," ucapnya.
Kendati demikian, Suharyanto mengakui sebenarnya BNPB ingin menghentikan operasional seluruh tower Wisma Atlet dan mengembalikannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 31 Desember 2022. Apalagi, pengoperasian RSDC memakan biaya yang cukup besar.
"Maunya BNPB itu segera ditutup semua. Karena kan itu membebani anggaran, untuk efisiensi. Tetapi kita juga ingin tahu gimana perkembangan ke depan," tutur Suharyanto.
Selain itu selain RSDC Wisma Atlet, pemerintah juga disebutnya telah resmi menghentikan operasional Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang di Kepulauan Riau. BNPB telah mengembalikan pengelolaan RSKI Pulau Galang ke Kementerian Pertahanan.
"Rumah Sakit Galang di Kepulauan Riau dulu itu untuk merawat pasien COVID-19, itupun sudah dihentikan oleh BNPB dan dikembalikan ke Kemenhan. Sekarang Kemenhan yang mengelola Pulau Galang," ucapnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Pandemi Covid-19 Telah Berakhir, Negara Tak Boleh Paksa Vaksin, Benarkah?
"Tentu saja ke depan akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID-19 atau nanti dibuat apa, kita lihat ke depannya," tambahnya memungkasi.
