Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi akhir-akhir ini kerap membicarakan soal politik identitas dalam sejumlah kesempatan, utamanya jelang kontestasi pemilu 2024.
Jokowi mengatakan, politik identitas sebagai hal yang sangat menakutkan sehingga harus dihindari.
Pengamat Politik Rocky Gerung merespons pernyataan Jokowi itu. Rocky menilai Jokowi hanya mendengar dan ikut-ikutan saja soal narasi Politik Identitas tanpa tahu apa 'identitas' itu sendiri.
“Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai karena enggak paham. Yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya bergaul dengan orang dungu,” tegasnya saat tampil di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), dikutip pada Selasa, (27/12/2022).
Baca Juga: Kunjungan Anies Baswedan Lagi-lagi Dapat Penolakan, Relawan Anies Beri Pesan Makjleb
Rocky membahas masalah identitas itu sendiri dari sisi etimologi.
Dia menjelaskan sebelum seseorang itu mati, maka identitas bisa berubah-ubah.
Rocky mencontohkan politikus PDIP Aria Bima yang turut hadir dalam diskusi tersebut, tidak ada jaminan akan terus membawa nilai-nilai Soekarno yang selalu diklaim oleh PDIP.
“Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya,” tuturnya.
Rocky lantas mendorong pihak-pihak yang kerap menyuarakan politik identitas untuk menambah lagi referensi bacaannya. Hal ini penting lantaran kerap membuat kegaduhan.
Baca Juga: 3 Sosok yang Berpotensi Masuk Kabinet Jika Jokowi Jadi Reshuffle Menteri
“Itu pentingnya baca, baca, baca. Jangan kerja, kerja, kerja saja, bangsa ini didirikan oleh orang yang membaca buku,” jelasnya.
Untuk diketahui, isu politik identitas dimunculkan lagi seiring dengan tahun pemilu 2024. Salah satunya karena kandidat bakal calon presidennya adalah Anies Baswedan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak terlepas dari label politik identitas karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI melawan Basuki Tjahaja atau Ahok.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama dan ras (SARA) di media sosial jelang pesta demokrasi, pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang.
Bahkan, Jokowi meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang jelas sehingga tidak multitafsir.
Hal itu disampaikan presiden saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2024 untuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu (17/12/2022).
Jokowi sendiri mengapresiasi program pengawasan yang dibuat Bawaslu dengan memberlakukan patroli siber di media sosial.
"Saya senang tadi Pak Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos," kata Jokowi.
