Diprediksi Bakal Kena Reshuffle, Ini Deretan Kontroversi Menteri dari Nasdem

Farah Nabilla Suara.Com
Selasa, 27 Desember 2022 | 10:38 WIB
Diprediksi Bakal Kena Reshuffle, Ini Deretan Kontroversi Menteri dari Nasdem
Menteri Kabinet Jokowi dari NasDem [Kolase Foto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wacana perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo kembali mencuat beberapa waktu belakangan ini. Setidaknya sudah dua kali Presiden Jokowi mengemukakan sinyal atau kode akan diadakannya reshuffle tersebut.

Pertama ketika peresmian Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor pada Jumat (23/12/2022). Dan sebelumnya ketika Jokowi meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China pada Kamis (13/102022).

Saat itu presiden mengeluarkan isyarat akan melakukan perombakan kabinet saat awak media bertanya mengenai manuver Partai Nasdem yang baru saja mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi ketika itu.

Baca Juga: Para Menteri Terancam Diganti Jokowi, Elite Partai NasDem Geram: Tak Pantas

Diduga karena manuver itulah Partai Nasdem jadi sorotan di tengah isu reshuffle. Kini ada tiga kader Nasdem yang menjadi menteri Jokowi.

Mereka adalah Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Terlepas dari wacana reshuffle, ketika menteri dari Nasdem tersebut pernah disorot publik karena sejumlah kontroversi yang dibuatnya.

Apa saja kontroversi menteri dari Nasdem tersebut? Berikut ulasannya.

Kontroversi Syahrul Yasin Limpo

Baca Juga: Memahami Politik Indentitas, Rocky Gerung: Jokowi Tak Paham Hanya Denger Doang

Mentan, Syahrul Yasin Limpo. (Dok: Kementan)
Mentan, Syahrul Yasin Limpo. (Dok: Kementan)

1.       Masukkan ganja sebagai tanaman obat

Pada Agustus 2020 lalu, Syahrul Yasin Limpo pernah memasukkan ganja sebagai tanaman obat binaan.

Ketetapan itu tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang ditandatangani Menteri Syahrul pada 3 Februari 2020.

Namun setelah menuai kontroversi di masyarakat, keputusan tersebut akhirnya dicabut pada Agustus 2020.

"Kepmentan 104/2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait," tulis Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha dalam keterangan pers.

2.       Namakan varietas anggur Jan Ethes

Mentan Syahrul juga pernah jadi sorotan ketika menamakan varietas anggur dengan nama Jan Ethes SP 1. Sebagaimana diketahui, Jan Ethes adalah nama cucu dari Presiden Joko Widodo.

Hal itu sempat menuai kontroversi di masyarakat, hingga Mentan Syahrul harus memberikan penjelasan kepada anggota Komisi IV DPR RI.

"Ini sempat ramai juga, tapi sebenarnya penamaan itu tidak ada maksud apa-apa. Juga tidak ada koordinasi sebelumnya dengan siapa-siapa, ya kebetulan saja terlintas," kata Syahrul saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Jakarta, Senin, 18 November 2019.

3.       Kalung antivirus corona

Mentan Syahrul juga pernah menjadi bahan olok-olokan publik terkait kalung antivirus corona yang pernah ia rilis di tengah pandemi Covid 19, pada pertengahan 2020 lalu.

Dengan setengah bercanda,ia mengatakan kalung tersebut bisa membunuh 42 persen virus corona dalam waktu 15 menit.

Hal itu lantas menjadi bahan pergunjingan publik, sebab kalung yang diklaim antivirus corona itu terbuat dari tanaman eucalyptus yang lazim ditemukan dalam minyak kayu putih.

Alhasil, Mentan Syahrul mengubah nama kalung antivirus corona itu menjadi kalung aromaterapi.

Kontroversi Menteri LHK Siti Nurbaya

Menteri KLH, Siti Nurbaya. (Dok: KLHK)
Menteri KLH, Siti Nurbaya. (Dok: KLHK)

Pada November 2021, Menteri LHK Siti Nurbaya pernah menjadi perhatian publik karena menyatakan pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau upaya menghentikan deforestasi.

Hal itu disampai Menteri Siti Nurbaya di Universitas Glasgow pada Selasa (2/11/2021). Untuk menguatkan pernyataannya, ia mengatakan menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation adalah sama saja dengan melawan mandat UUD 1945.

Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Siti dalam cuitannya di Twitter sehari setelahnya. "Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi." Dalam cuitannya itu diunggah pada 3 November 2021.

Pernyataan itu juga menjadi perhatian dunia internasional, sebab di KTT COP26 Perubahan Iklim, Presiden Jokowi telah menyepakati untuk menyetop penebangan hutan pada 2030.halitu juga disepakati oleh negara-negara yang hadir dalam KTT COP26 tersebut.

Kontroversi Menkominfo Johnny G Plate

Menkominfo Johnny G Plate berbicara dalam acara penghentian siaran tv analog di Jakarta, Rabu malam (2/11/2022). [Suara.com/Dicky Prastya]
Menkominfo Johnny G Plate berbicara dalam acara penghentian siaran tv analog di Jakarta, Rabu malam (2/11/2022). [Suara.com/Dicky Prastya]

Diantara menteri yang berasal dari Partai nasdem, bisa jadi Menkominfo yangpaling banyak menuai kontroversi. Kontroversi tersebut diantaranya:

1.       Minta masyarakat rajin ganti password

Ketika marak terjadi kasus peretasan dan kebocoran data beberapa waktu lalu, alih-alih mengambil tindakan penindakan dan pencegahan, Menkominfo Johnny G Plate malah meminta masyarakat untuk rajin mengganti password akun media sosialnya.

Menurut Johnny G Plate, hal itu penting dilakukan agar masyarakat terhindar dari peretasan dan kebocoran data pribadinya.

2.       Masyarakat diminta jaga NIK masing-masing

Selain meminta masyarakat untuk rajin mengganti password, Menkominfo juga meminta masyarakat untuk menjaga Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing agar tidak disalahgunakan.

Pernyataan itu menjadi kontroversial karena Kominfo dianggap tidak mencarikan solusi untuk permasalahan itu dan malah mengembalikannya ke masyarakat. Alhasil, sejumlah tanggapan miring pun bermunculan dari sejumlah warganet.

"Kita mah kalau gak disuruh registrasi nomor juga gak bakal ngasih NIK..Ah kacau," tulis salah satu warganet.

"Apa gunanya kalian? Dan apa gunanya bayar pajak?" ujar warganet.

3.       Situs judi online daftar PSE

Beberapa waktu lalu, sejumlah warganet mendapatkan temuan bahwa ada sejumlah situs judi online yang lolos pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Terkait hal itu, Menkominfo membantah kalau kementeriannya kecolongan sehingga membiarkan situs judi onlinetersebut mendaftar PSE.

"Tidak ada yang kecolongan, tidak ada judi online yang dibuka ruangnya di Indonesia karena judi online menabrak undang-undang," ujar Johnny di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022).

4.       Tanggapi hacker Bjorka

Beberapa waktu lalu, publik pernah dihebohkan dengan kemunculan peretas atau hacker yang menyebut dirinya Bjorka.

Melalui sejumlah unggahannya di media sosial, Bjorka menyatakan berhasil membocorkan 3,2 miliar data pribadi, dimana 1,3 miliar diantaranya berasal dari data kartu SIM.

Terkait hal itu, Menkominfo Johnny G Plate menyatakan kalau data tersebut bukan berasal dari kementeriannya.

"Enggak, enggak ada data itu dari Kominfo" ungkap Plate.

Kontributor : Damayanti Kahyangan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI