Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi memberikan kode untuk kembali melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju. Pernyataan ini juga sekaligus merespons hasil survei yang dilakukan Charta Politika terkait kinerja kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pernah bicara secara terang-terangan bahwa, ada dua menteri asal NasDem yang mesti dievaluasi kinerjanya yakni, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Merespon hal tersebut, Deddy Sitorus, anggota DPR Fraksi PDIP membantah jika usulan dua nama menteri asal NasDem merupakan rekomendasi dari partai Megawati.
"Saya kira PDIP tidak akan merekomendasikan pergantian kabinet ya, karena kita tahu itu hak prerogatif presiden dan kami tahu presiden selalu mengevaluasi waktu ke waktu pencapaian dari para menteri," ujar Deddy dalam tayangan YouTube KOMPASTV dikutip Selasa, (27/12/2022).
Yang terjadi di balik layar soal sinyal reshuffle, kata Deddy, pemimpin negara tersebut bertanya soal kinerja-kinerja semua menteri kepada menteri koalisi.
"Jadi diukur dari kinerja para menteri," ujarnya.
Sementara itu, merujuk hasil survei menunjukan bahwa adanya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi meningkat dibanding bulan bulan sebelumnya mencapai 73 persen.
Di sisi lain kepuasan terhadap menteri ada dibawa bahkan hampir 62 persen.
"Saya tidak tahu apa keinginan publik yang menginginkan reshuffle," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali rombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
"Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
