Infografis
Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai PDI Perjuangan tengah mempertontonkan arogansi politik, menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem dievaluasi.
Permintaan Djarot itu diketahui sebagai tanggapan atas sinyal perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Jokowi. Adapun dua menteri dadi NasDem yang dimaksud, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Kamhar menilai permintaan evaluasi itu sebagai tindakan intervensi. Bahkan menurutnya, intervensi itu bisa berujung kepasa memposisikan Jokowi yang dianggap hanya petugas partai. Padahal jelas, masalah reshuffle sepenuhnya menjadi urusan Jokowi sebagai Presiden.
"Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," kata Kamhar kepada wartawan, dikutip Rabu (27/12/2022).
Ia lantas mengkritik Djarot yang seharusnya sadar diri akan posisinya yang tidak boleh mengintervensi hak prerogatif Jokowi terkait reshuffle, melalui sikapnya yang meminta mengevaluasi dua menteri NasDem.
"Pak Djarot mestinya mengetahui ini dan sepatutnya menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat asas," kata Kamhar.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan hanya Jokowi yang mengetahui kebutuhan kabinet dan pemerintahan, apakah memang perlu atau tidak reshuffle.
"Siapa yang perlu di-reshuffle dan kapan harus di-reshuffle," kata Herzaky.
Termasuk mengenai penilian kinerja para pembantunya di kabinet, hanya Jokowi yang tahu.
Baca Juga: Misteri Senyum Dan Anggukan Jokowi Tanggapi Isu Reshuffle Menteri NasDem
"Mana yang masih perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," ujar Herzaky.
Karena itu, Herzaky mengingatkan agar Jokowi tidak ceroboh menyoal perombakan kabinet. Ia meminta Jokowi benar-benar berhati-hati.
"Beliau sebaiknya sangat berhati-hati jika memang benar akan melakukan reshuffle. Ada harapan besar rakyat di dalamnya jika benar Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle," tutur Herzaky.
Harapan rakyat itu ialah agar reshuffle semisal dilakukan sekalipun sapat membawa manfaat bagi kepentingan rakyat.
"Bukan langkah politis semata, yang tak berdampak apa-apa bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi," katanya.
Djarot PDIP Minta Menteri NasDem Dievaluasi
Sebelumnya, Djarot Syaiful Hidayat, turut menanggapi soal Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan sinyal bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Djarot meminta agar dua menteri dari NasDem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada, satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerograrif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," tuturnya.
Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya Djarot menyoroti soal swasembada beras yang ternyata, impor beras masih terjadi.
"Justru harusnya pemerintahnya Intervensi dong, jangan sampai saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit petani," tuturnya.
Djarot yang duduk di Komisi IV menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka impor beras tak perlu terjadi.
"Coba buka satukan, perlu engga kita impor, katanya masih cukup, yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil, dan petani nya bisa untung, ini semua perlu di evaluasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," katanya.
