Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan mendukung proyek pembuatan stasiun baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nantinya, pihak Pemprov DKI akan mendapatkan bagian mengerjakan sarana dan prasarana sekitar lokasi.
Heru mengatakan, pertumbuhan penumpang yang menggunakan KRL ke Stasiun Tanah Abang terus bertambah. Sehingga, perlu ada penambahan fasilitas jalur pula dengan menggandeng Pemerintah Pusat.
"Ini akan ada penambahan jalur kereta dari 4 (empat) menjadi 6 (enam) jalur. Maka, dengan adanya penambahan jalur itu bisa menambah dan mengantisipasi kepadatan penumpang pada tahun-tahun berikutnya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Nah, ini untuk tahap pertama," ujar Heru kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Pengerjaan sarana dan prasarana pendukung di stasiun baru ini akan mengusung konsep kawasan Transit Oriented Development (TOD). TOD ini dapat diartikan sebagai konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi, serta mempromosikan penggunaan angkutan umum maupun gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.
Baca Juga: Terlalu Padat, Heru Budi Usulkan Pembuatan Stasiun Baru di Tanah Abang dengan 6 Rel ke Jokowi
"Lalu, pada tahap kedua, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah merapikan sarana dan prasarana, mungkin nanti ada pelebaran kawasan dan lain-lain. Jadi, kami lihat nanti ke depan, konsepnya seperti apa, itu kira-kira," jelas ucapnya.
Pengerjaan fasilitas tambahan ini misalnya seperti membangun jalur putar balik atau U turn, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), dan merapikan taman.
"Kemudian, ada sebagian lahan yang milik Pemprov DKI, untuk keluar-masuknya penumpang, itu kita siapkan juga. Bangunannya (stasiun) akan disiapkan oleh Kementerian PUPR dan Kemenhub," katanya.
Heru menyebut, dalam proses pengerjaan penambahan fasilitas jalur kereta tersebut, pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, agar dapat terealisasi maksimal pada akhir tahun 2023.
"Kami di DKI Jakarta akan langsung bergerak dan langsung berkoordinasi dengan Kemenhub dan KemenPUPR. Hal ini karena target yang diarahkan Bapak Presiden harus selesai di akhir tahun 2023, dan ini harus sudah finalisasi," pungkasnya.
Baca Juga: Sidak Lokasi Uji KIR di Cakung, Heru Budi Minta Penambahan CCTV Demi Cegah Pungli
