Infografis
Suara.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai jika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle sengaja untuk mendepak NasDem dari koalisi, maka bisa saja akan membuat ekskalasi suhu politik meningkat.
"Bila ada reshuflle bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem, kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Menurutnya, NasDem akan merasa keberatan jika benar-benar di depak dari koalisi pemerintah terutama dari kabinet. Pasalnya, NasDem merasa sudah berkeringat mengantarkan kemenangan buat Jokowi selam adua periode.
"NasDem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena di depak tanpa dasar," tuturnya.
Baca Juga: Jajal LRT ke Stasiun TMII, Jokowi: Sangat Cepat Sekali, Ada Bunyi Kecil di Belokan
"Bahkan bisa saja Jokowi akan dinilai sosok yang lupa kacang akan kulitnya. Tudingan seperti itu tentu tidak mengenakan bagi sosok yang masih mengedepankan etika politik," sambungnya.
Untuk itu, kata Jamiluddin, jika memang Jokowi ingin melakukan reshuffle terutama untuk mendepak menteri dari NasDem, maka harus punya alasan yang mendasar.
"Jokowi kalau pun akan mendepak menteri dari kabinet, khususnya sari Nasdem, seyogyanya ada dasar yang rasional. Hal itu tentu tidak mudah. Semoga Jokowi tidak ceroboh dan mengedepankan politik pragmatis. Hal itu akan menjauhkan Jokowi dari sosok negarawan," pungkasnya.
Reshuffle
Sebelumnya Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Kisruh Jokowi Vs Surya Paloh Lebih Sengit Dibanding Megawati Vs SBY: Bakal Panjang
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
