Infografis
Menurut Ujang, di dunia ketiga, termasuk di Indonesia, institusi hukum masih sangat rentan diintervensi oleh politik. Karena itu, bukan tidak mungkin, penggeledahan ruang kerja Khofifah dan Emil menjadi salah satunya.
Atas dasar itu, Ujang mengatakan wajar apabila kemudian muncul asumsi di publik bahwa kegiatan KPK menggeledah ruang kerja Khofifah dan Emil sebagai operasi politik terkait Pilpres.
Kendati demikian diakui Ujang, penilaian buruk tidak dapat dilakukan. Tetapi melihat rekam jejak dan fakta bahwa institusi penegak hukum kerap bermain atau diintervensi masuk di wilayah politik, asumsi tersebut tidak bisa dihindarkan.
"Ya saya sih, ini bagian daripada mohon maaf tanda petik ya, bisa saja bagian dari operasi, kalau saya sih meliatnya begitu. Jadi ya bisa saja karena tadi di negara kita institusi hukum, lembaga hukum atau instrumen hukum masih bisa dijadikan atau diintervensi oleh politik," tutur Ujang.
Anies Butuh Khofifah
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan NasDem, PKS, dan Partai Demokrat untuk memberi perhatian khusus terhadap daerah Jawa Timur. Daerah tersebut harus menjadi pertimbangan saat hendak menentukan siapa calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.
Jatim merupakan satu dari enam provinsi yang menjadi zonasi pertempuran primer. Pangi mengatakan pertarungan Pilpres 2024 sangat tergantung dengan Jatim.
"Kunci penentu kemenangan, wilayah pertempuran perebutan suara penentu ada di Jawa Timur," kata Pangi, Kamis (22/12/2022).
Karena itu, Anies seharusnya memilih figur cawapres yang memiliki kekuatan atau basis di daerah tersebut. Satu yang menonjol saat ini ialah, Khofifah Indar Prawansa selaku Gubernur Jatim.
Baca Juga: Ruangan Kerja Gubernur Khofifah Digeledah, Filri Bahuri: KPK Bekerja Tidak Pandang Bulu!
Pemilihan Khofifah menjadi cawapre, dinilai Pangi dapat memberikan suara untuk Anies. Mengingat figur Khofifah yang cukup kuqt dan mengakar di Jatim, apalagi latar belakang Khofifah yang merupakan kalangan Nahdlatul Ulama atau NU.
