Infografis
Suara.com - Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut mencampuri urusan terkait dengan koalisi partai politik.
Pernyataan itu diucapkannya untuk menanggapi pidato Jokowi yang mengkhawatirkan istana bisa disalahkan jika ada parpol yang gagal membentuk koalisi.
“Koalisi itu urusan parpol, bukan urusan istana. Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi,” ujar Renanda dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sabtu (24/12/2022).
Ia mengingatkan supaya istana tidak takut disalahkan apabila ada koalisi parpol dan capres cawapres tidak terbentuk hingga Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Berterima Kasih ke Jokowi, Curhat Takjub Shin Tae-yong Debut di GBK
“Seharusnya tidak perlu takut, kecuali Istana merasa mencoba mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” ujarnya.
Renanda juga menegaskan bahwa seharusnya istana fokus memperbaiki nasib rakyat yang sedang susah saat ini.
“Banyak rakyat jadi miskin, atau tambah miskin, karena pandemi, dan belum bisa pulih sampai dengan sekarang,” lanjutnya.
Menurutnya, Jokowi harus belajar dari SBY untuk menurunkan angka kemiskinan saat masih menjabat.
“Masih ada waktu dua tahun. Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat, bukan sibuk melanggengkan kekuasaan,” tegasnya.
Baca Juga: PKB Buka Peluang Duet Anies-Cak Imin Di Pilpres 2024, Bagaimana NasDem?
Ia yakin jika Jokowi mampu menurunkan angka kemiskinan rakyat meski tidak sebaik saat era SBY menjabat sebagai Presiden RI.
“Setidaknya, ada legacy positif yang ditinggalkan pemerintahan di bidang ekonomi untuk pemerintahan selanjutnya yang benar-benar dirasakan rakyat manfaatnya,” pungkas Renanda.
