Infografis
Suara.com - Pegawai kantor seantero negeri kini tengah menerima kabar baik. Sebab, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencanangkan kebijakan bebas pajak bagi beberapa fasilitas kantor.
Kebijakan baru tersebut telah diteken Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, ditandatangani pada Selasa (20/12/2022).
Peraturan tersebut berarti membebaskan fasilitas kantor dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh).
Lantas, apa saja fasilitas kantor yang kini dapat dinikmati tanpa dibebani PPh? Berikut daftarnya, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan anyar presiden itu.
Baca Juga: Jenguk ke RSPAD Gatot Soebroto, Jokowi Ungkap Kondisi Kesehatan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno
1. Konsumsi pegawai
"Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud," bunyi awalan peraturan baru tersebut.
Salah satu fasilitas yang dibebaskan dari PPh sebagaimana yang diatur oleh kebijakan Jokowi tersebut adalah konsumsi atau makanan bagi para pegawai kantor.
Berikut rincian jenis konsumsi yang dikecualikan dari terbeban PPh:
a. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja;
Baca Juga: Jokowi Sepakati 6 Isu Kemitraan Strategis dengan Vietnam, Apa Saja?
b. kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau
c. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu.
2. Sarana penunjang kehidupan pegawai
Kantor yang kini ingin membangun sarana prasarana penunjang kehidupan pegawai bisa bebas dari PPh.
Berikut jenis sarana penunjang yang dibebaskan dari beban pajak:
a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
b. pelayanan kesehatan;
c. pendidikan;
d. peribadatan;
e. pengangkutan; dan/atau
f. olahraga (tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif)
3. Seragam dan penunjang kesehatan dan keamanan
Kantor kini tidak perlu membayar pajak jika ingin menyediakan beberapa perlengkapan sebagai berikut:
a. pakaian seragam;
b. peralatan untuk keselamatan kerja;
c. sarana antar jemput pegawai;
d. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
e. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.
4. Fasilitas yang diperoleh dari APBN/APBD
Jika kantor memperoleh fasilitas yang didanai oleh APBN/APBD, maka kini tidak dikenakan PPh.
5. Fasilitas yang memiliki nilai atau jenis tertentu
Selain yang disebutkan di atas, kebijakan baru Jokowi tersebut juga akan membebaskan beberapa fasilitas berjenis atau bernilai tertentu dari kewajiban PPh.
