Infografis
Suara.com - Pengamat Politik Ahmad Khoirul Anam menyebut bahwa ada informasi soal kemungkinan adanya 'operasi super blok' untuk menciptakan kekuatan Pilpres 2024 mendatang.
Operasi tersebut menurutnya berupa pelumpuhan calon-calon presiden (capres) populer dan menaikkan hanya satu capres-cawapres di 2024.
"Peta (Pilpres) secara umum tidak akan jauh dari tiga nama, Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan, bisa saja Mbak Puan," ujar Khoirul Anam dalam perbincangannya di Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.
"Tapi ada sejumlah informasi tadi saya sampaikan ada konon operasi politik untuk menciptakan super blok, jadi menciptakan sebuah koalisi tunggal yang kemudian menegasikan semua calon-calon lain," imbuhnya.
Baca Juga: Jika Duet dengan AHY, Anies Baswedan Diyakini Sukses Raup Suara Generasi Z dan Milenial
Menurut Khoirul Anam, pelumpuhan-pelumpuhan pada calon bisa terjadi dengan cara operasi penegakkan hukum.
Hal ini yang kemudian membuat partai politik dipaksa untuk bersatu membangun partai politik.
Menjawab pernyataan Khoirul Anam, politikus Zulfan Lindan yang jadi tuan rumah acara tersebut menyatakan bahwa memang ada proses hukum yang mengganjal di berbagai calon potensial.
"Problemnya kan kita lihat proses dalam konteks menghambat dalam penegakkan hukum itu kita lihat seperti Ganjar masih ada kasus di KPK, Anies masih terganjal Formula E di KPK, kemudian cak imin yang sudah lama sekali kasus kotak durian juga ada di situ [KPK]," kata Zulfan Lindan.
![Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan [Kolase]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/12/09/47944-ganjar-pranowo-dan-anies-baswedan-kolase.jpg)
"Yang masih ada di KPK kan tiga orang ini, kalau tiga-tiganya ini terganjal oleh hukum ya udah selesai lah, tinggal Prabowo sama Puan kan?," tambahnya.
Baca Juga: Putar Haluan, PKB Sebut Pasangan Anies Baswedan-Cak Imin Bisa Menang Pilpres 2024
Kendati demikian, jika proses hukum terjadi baik Zulfan Lindan maupun Khorul Anam tak menyalahkan pihak mana pun.
"Ya kan proses hukum ini, kita tak perlu salahkan istana, salahkan siapa-sipa itu kan proses hukum," kata Zulfan Lindan.
