"Contohnya, inovasi digital proses pembangunan atau SIPD yang dikerjakan Provinsi Jawa Barat sekarang sudah diadopsi oleh 510 daerah se-Indonesia," tambah Ridwan Kamil.
Menurutnya, reformasi digital sangat penting dalam memaksimalkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan cepat. Selain itu, digitalisasi juga menurutnya bisa mengurangi potensi terjadinya korupsi.
"Sistem digitalisasi proses dan manajemen pembangunan selain mempercepat pelayanan publik juga berbanding lurus dengan pengurangan potensi-potensi korupsi," jelasnya.
"Beradaptasi atau mati. Itulah rumus dalam menghadapi disrupsi apapun khususnya disrupsi digital. Hatur nuhun," tutup Ridwan Kamil.