Infografis
Suara.com - Eggi Sudjana, tim pembela ulama dan aktivis menegaskan bahwa, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan, merupakan bagian dari bangsa Indonesia.
Pernyataan tersebut mengutip dari perkataan Presiden Soekarno di tahun 1945 silam.
"Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab dulu kakeknya beliau (Anies) AR Baswedan sudah melebur bangsa Arab jadi bangsa Indonesia," katanya dalam tayangan Kanal YouTube Indonesia Lawyers Club dikutip pada Jumat, (23/12/2022).
Dia juga membandingkan dengan etnis Tionghoa yang masuk ke Indonesia.
Baca Juga: Terbaru: Hanya Duet Prabowo Subianto Dan Ganjar Pranowo Bisa Kalahkan Anies Baswedan
"Beda dengan bangsa Tionghoa, dia enggak bisa jadi bangsa Indonesia. Makanya orang Tionghoa double namanya. Ahok ada Basuki, Sudono Salim ada Limsiliom," tuturnya.
"Ini soal Anies. Anies itu sudah bangsa Indonesia, jangan disinggung orang Arab lagi," sambungnya.
Sebagaimana diketahui, sejak Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari NasDem, jagat media sosial menjadi ramai. Mulai dimunculkan kembali bahwa sosok Anies bukan pribumi asli melainkan keturunan Yaman, sehingga tak elok untuk mengikuti ajang demokrasi 2024. Tidak hanya itu, isu politik identitas juga kembali mencuat seiring dengan tahun pemilu 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak terlepas dari label politik identitas karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI melawan Basuki Tjahaja atau Ahok.
Eggi Sudjana menegaskan kembali bahwa, Bangsa Arab bagian dari Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tentang rumusan BPUPKI tahun 1945.
Baca Juga: Peluang Andika Perkasa Jadi Cawapres Dipertanyakan, Nasdem: Anies yang Pilih
"Tanggal 9 Agustus 45 itu BPUPKI yang sudah merumuskan, Soekarno yang ngomong. Bagaimana masa orang PDIP nggak ngerti omongan Soekarno. Anies sudah bangsa Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama dan ras (SARA) di media sosial jelang pesta demokrasi, pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membut aturan yang jelas sehingga tidak multitafsir.
Hal itu disampaikan presiden saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2024 untuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu (17/12/2022).
Jokowi sendiri mengapresiasi program pengawasan yang dibuat Bawaslu dengan memberlakukan patroli siber di media sosial.
"Saya senang tadi Pak Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos," kata Jokowi.
"Ngipas-ngipasi dimulai dari situ, nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos. Oleh sebab itu saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu," katanya.
Isu SARA di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan.
Dia mengingatkan, hal tersebut harus menjadi perhatian, mengingat Bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman, agama, suku, budaya, dan ras.
"Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," kata Jokowi.
