Anies Baswedan Ngotot Tawarkan Rekam Jejak di Pilpres 2024, DPRD DKI F-PSI Gercep Bongkar 'Dosa'

"Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya Direksi PDAM, baru 66%. Berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai," sambungnya.

Anthony menyebut realisasi program tidak secepat yang dijanjikannya di RPJMD. "Kecepatannya hanya 1% per tahun, kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun kalau dengan rate kecepatan seperti itu," ucapnya menambahkan.

Namun yang sangat mencuri perhatian adalah dikeluarkannya Ingub 49/2021, yakni instruksi dari Anies ke Sekretaris Daerah.

"Isinya, ini bahasa saya ya, isinya intinya, 'Semua tolong Pak Sekda beresin, semuanya yang prioritas daerah'. Terus tanggungjawabnya itu semua diserahkan ke Sekda, jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah," jelas Anthony.

"Itu di akhir masa jabatan baru nyuruh Sekda beresin semua. Sisanya hanya kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja," lanjutnya.

Namun ada satu poin yang sangat disoroti Anthony di Ingub tersebut. Rupanya Anies menginstruksikan Sekda untuk membuat masterplan untuk fiskal dan aset daerah.

"Loh orang kerja itu pasti udah punya masterplan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan, baru mau bikin masterplan di 2021 akhir," kritik Anthony.

Karena itulah ia menilai Anies terlalu mengedepankan narasi alih-alih merealisasikan semua program kerja yang telah dibuatnya.

"Saya sebagai anggota DPRD, saya melihat, saya tidak butuh kata-kata. Eksekutif adalah eksekutor, eksekutor bukan kata-kata, bukan parameternya sebagai jubir. Jubir indikator kesuksesan kinerjanya adalah tata kata," terang Anthony.

Baca Juga: Bakal Menangi Pilpres 2024 Bila Dampingi Ganjar Pranowo, Reaksi Spontan Yenny Wahid: Duh!

"Ketika beliau menjadi eksekutif daerah, eksekusi. Kata-katanya saja 'ekse', eksekusi, mana eksekusinya? Jangan sibuk narasi, narasi, narasi. Begitu karyanya di ujung 2021 bikin Ingub, Sekda tanggung jawab beresin semua," pungkasnya.