Infografis
Suara.com - Masa penahanan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan tersangka lainnya kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung diperpanjang selama 30 hari ke depan.
Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan hal itu berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Karena masih dibutuhkan waktu oleh Tim Penyidik untuk terus mengumpulkan alat bukti maka saat ini telah dilakukan perpanjangan penahanan Tsk SD dkk untuk masing-masing selama 30 hari ke depan," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/12/2022).
Penahanan para tersangka dalam kasus ini terhitung sejak 22 Desember 2022 hingga 20 Januari 2023. Sudrajad akan ditahan di Rutan KPK, Kavling C1.
Sementara, tersangka lainnya ETP dan DY di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan, MH, YP, dan ES di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan AB dan NA di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.
Berawal dari OTT
KPK menetapkan Hakim Agung nonaktifkan Sudrajad Dimyati, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (23/9/2022) lalu.
Sudrajad jadi tersangka bersama belasan orang lainnya. Dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) penyidik KPK. Pada saat itu disita uang senilai Rp 2,6 miliar sebagai barang bukti suap.
"Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar SGD 205.000 (Rp 2.648.520.000) dan Rp 50 juta," kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Juga: Kantor Digeledah KPK, Khofifah Pastikan Tidak Ada Dokumen yang Dibawa Penyidik
Firli mengungkapakan uang SGD 250.000 itu diamankan dari PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung bernama Desy Yustria yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Sedangkan uang Rp 50 juta diketahui diserahkan oleh tersangka Albasri yang merupakan seorang PNS Mahkamah Agung.
