Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen hasil penggeladahan di kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa pada Rabu (21/12/2022) kemarin. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan kasus suap pemberian hibah dana APBD yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan ruangan yang digeledah penyidik di antaranya ruang kerja Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, ruangan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak dan Kantor Sekretariat Daerah Jatim.
Tak hanya itu, penggeledahan juga dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim.
"Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara," kata Ali dalam keterangan, Kamis (22/12/2022).
Meski ditemukan barang bukti di ruang kerjanya, belum diketahui apakah Khofifah dan Emil ikut terlibat dalam kasus suap yang kini menjerat Sahat.
Ali hanya bilang sejumlah barang bukti yang kini disita itu selanjutnya dilakukan analisa.
"Analisa dan penyitaan segera akan dilakukan untuk mendukung proses pembuktian perkara ini," kata dia.
Sahat Jadi Tersangka
Sahat yang merupakan anggota dewan fraksi Goljar menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya, yaitu Rusdi (RS) yang merupakan staf ahli Sahat Tua, Abdul Hamid (AH) Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat), dan Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng, koordinator lapangan Pokmas.
Temuan KPK, Sahat diduga memanfaatkan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim dengan meminta bayaran untuk membantu meloloskan usulan penerimaan dana hibah dari APBD Jatim tahun 2021 dan 2022 yang dialokasikan senilai Rp 6,7 triliun.
