'Paling Enak Mengkambinghitamkan Presiden', Sindir Jokowi ke Partai Tuding Sana-sini Usai Tak Lolos Verifikasi KPU

Kamis, 22 Desember 2022 | 10:51 WIB
'Paling Enak Mengkambinghitamkan Presiden', Sindir Jokowi ke Partai Tuding Sana-sini Usai Tak Lolos Verifikasi KPU
Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk medorong industri pengolahan dalam negeri di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022). [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pidato Presiden Joko Widodo di HUT ke-16 Partai Hanura pada Rabu (21/12/2022) menjadi sorotan sejumlah pihak.

Pasalnya Jokowi sempat mengaku heran ada partai politik yang menudingnya mengintervensi hasil verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Awalnya Jokowi mengucapkan selamat atas lolosnya Partai Hanura dalam tahap verfak KPU menuju Pemilu 2024. Namun Jokowi mengaku tidak kaget karena Partai Hanura dinilai sudah sangat terorganisir hingga ke tingkat DPC dan PAC.

"Apalagi yang mau dicek? Ini pasti lolos," kata Jokowi, dikutip pada Kamis (22/12/2022). Baru setelah itulah Jokowi menyinggung beragam tudingan, termasuk adanya pihak yang menuding Istana mengintervensi hasil verfak KPU.

Baca Juga: Cara Jokowi Tanggapi Isu 3 Periode Dibandingkan dengan SBY: Perbedaannya Sangat Jauh

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). (YouTube osotvchannel)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). (YouTube osotvchannel)

"Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusan KPU. Urusannya KPU tapi yang ditunjuk-tunjuk, karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk, 'Itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi'," ucap Jokowi.

"Saya tuh nggak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. KPU itu independen, jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apa lagi, nggak ada," sambungnya.

Pernyataan ini jelas disambut heboh oleh para kader Partai Hanura, apalagi ketika Jokowi kemudian mengaku cemas bakal kembali disalahkan bila ada partai-partai politik yang gagal berkoalisi.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi," ujar Jokowi yang seketika membuat hadirin bertepuk tangan dan berteriak heboh.

"Gagal koalisi, nanti yang dituduh Istana lagi. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti, koalisi antarpartai, antar ketua partai yang ketemu," katanya melanjutkan.

Baca Juga: Jokowi Sanjung Kesetiaan Hanura: 2 Periode Nggak Tengok Kanan Kiri, Nggak Meleng Kemana-mana

Namun Jokowi mengaku memahami, memang paling mudah untuk langsung menuding pihak lain yang bersalah, termasuk Istana dan dirinya sebagai kepala negara.

"Tapi yang paling enak tuh memang mengkambinghitamkan, menuduh, presiden, Istana, Jokowi. Paling enak itu," pungkasnya.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, dengan didampingi Ketua Umum Ridho Rahmadi dan Sekretaris Majelis Syura Ansufri Idrus Sambo, mengeluarkan maklumat mengajak pengurus, kader, serta simpatisan Partai Ummat untuk ikut menyumbang uang demi membayar biaya menggugat keputusan tidak lolos verifikasi faktual dari KPU. (Twitter/@realamienrais)
Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, dengan didampingi Ketua Umum Ridho Rahmadi dan Sekretaris Majelis Syura Ansufri Idrus Sambo, mengeluarkan maklumat mengajak pengurus, kader, serta simpatisan Partai Ummat untuk ikut menyumbang uang demi membayar biaya menggugat keputusan tidak lolos verifikasi faktual dari KPU. (Twitter/@realamienrais)

Lagi-lagi tidak ada pernyataan gamblang mengenai siapa yang disentil Jokowi. Namun pidato ini disampaikan tak lama setelah Partai Ummat merasa dicurangi hingga tidak lolos verfak KPU.

Sebagai informasi, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengaku sengaja dijegal di tahap verfak KPU. Alhasil Partai Ummat tidak berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Menurut Amien, ada tindakan diskriminatif penyelenggara pemilu sehingga peraturan yang diperbolehkan di partai lain tidak berlaku untuk Partai Ummat.

"Apa yang saya dengar, insya Allah otentik laporannya itu, memang di kedua provinsi ini KPUD-nya diskriminatif," jelas Amien.

"Misalnya begini, antar desa jaraknya cukup jauh sehingga KPU Pusat cukup bijak boleh pakai video. Jadi anggota Partai Ummat menunjukkan KTP-nya dan wajahnya (lewat video), nah itu nggak boleh, jadi harus langsung," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI