Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengetahui dirinya dituduh sejumlah pihak ikut campur tangan dalam verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024 mendatang.
Jokowi menyatakan sederet curhatan dan keluhannya itu saat berpidato dalam acara Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta pada Rabu (21/12/2022).
Presiden Selalu Dituduh dan Dikambinghitamkan
"Paling enak itu memang mengambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kode Keras! Jokowi Sebut Bakal Ada yang Gagal Koalisi Capres, Istana Kena Batunya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik yang memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual pada 14 Desember 2022 lalu. Sebanyak 17 parpol lolos dan berha menjadi peserta Pemilu 2024 mendatang.
"Saya ingin menyampaikan selamat atas lolosnya Partai Hanura sebagai partai peserta pemilu tahun 2024. Menurut saya tanpa persiapan pun dipastikan Partai Hanura pasti lolos karena memang sudah terorganisasi, ada DPP-nya (Dewan Pimpinan Pusat), ada DPD-nya (Dewan Pimpinan Daerah), ada DPC-nya (Dewan Pimpinan Cabang), ada PAC-nya (Pengurus Anak Cabang), apalagi yang mau dicek? Ya, pasti lolos," ungkap Presiden.
Istana Dituduh Ikut Campur Tangan
Jokowi mengakui bahwa urusan lolos dan tidaknya parpol peserta Pemilu 2024 menjadi repot karena ada pihak yang berusaha menyeret Istana dalam keputusan tersebut. Padahal, keputusan sepenuhnya ada di KPU.
"Itu 'kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu, tetapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," tambah Presiden.
Baca Juga: Cara Jokowi Tanggapi Isu 3 Periode Dibandingkan dengan SBY: Perbedaannya Sangat Jauh
Dari 18 parpol yang mengikuti tahapan verifikasi faktual, sebanyak 17 partai politik dinyatakan lolos dan satu partai, yakni Partai Ummat, dinyatakan tidak lolos.
"Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini 'kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen. Jadi, tidak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada," ucap Presiden.
Khawatir Jika Ada Koalisi Gagal, Istana Dituduh Lagi
Dengan nada bercada, Jokowi juga khawatir Istana akan dituduh lagi jika nantinya ada partai yang gagal koalisi.
"Gagal koalisi nanti yang dituduh Istana lagi. Ini Istana ini, Istana, Istana. Padahal, kita itu tidak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu," ungkap Presiden.
Kemungkinan, tuduhan dan tudingan akan dilakukan lagi jika ada tokoh yang tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2024 karena tidak mendapatkan kendaraan politik.
"Mungkin, untuk pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lha urusannya apa dengan saya? Hati-hati karena ini yang ingin ikut pilpres 'kan banyak, padahal calonnya tidak tahu bisa empat pasang, tiga pasang, atau dua pasang. Enggak ngerti kita," kata Presiden.
Lebih lanjut, Jokowi mengajak supaya semua pihak untuk bisa berpikir dengan akal sehat. Terlebih, partai-partai politik diisi oleh orang-orang pintar.
"Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah? 'Kan tidak, partai itu orang-orang pintar semua, masa gampang sekali digitukan? 'Kan tidak mungkin," tambah Presiden.
Namun, Presiden Jokowi merasakan "enaknya" berkoalisi dengan Partai Hanura.
"Tapi paling enak koalisi itu, ya, dengan Hanura. Enggak tengok kanan, enggak tengok kiri. Saya buktinya. Dari Pilpres 2014, Pilpres 2019 tidak pernah meleng ke mana-mana Partai Hanura. Konsistensi itu yang penting dalam membangun negara ini. Penting sekali. Konsistensi," tegas Presiden.
Ke-17 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024 itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dan Partai Gerindra.
Berikutnya, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai NasDem, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). [ANTARA]
