Infografis
"Video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan tentu sangat tidak layak," kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).
Menurutnya, permintaan yang mengarah pada penggunaan fisik itu tak selayaknya disampaikan relawan, terlebih sebagai pejabat publik. Ia menilai Benny seolah masih hidup di negara otoriter, yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah.
"Padahal, Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," ungkapnya.
Jamilluddin menilai, dengan pernyataannya tersebut, Benny dianggap tidak layak memimpin instansi pemerintah. Menurutnya, Benny tak sesuai memimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi.
"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," pungkasnya.
Penjelasan Benny
Benny Ramdhani menyebut, jika pernyataannya di hadapan Jokowi tersebar luas di jagat media sosial melalui tayangan video itu ditampilkan secara tidak utuh.
Ia mengatakan, dalam momen saat kumpul relawan dengan Jokowi sebenarnya tidak hanya dirinya yang berbicara. Pertemuan itu sendiri berlangsung sekitar 40 menit.
"Jadi itu bukan acara tertutup tapi saya yakin video itu adl video yang tidak utuh, kalau utuh kannseharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit harusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul kepada presiden kan tidak hanya saya," kata Benny ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Baca Juga: Siapa Berani?! Ketum Hanura Oso Tantang Debat Siapapun yang Tolak IKN Nusantara
Menurutnya, apa yang disampaikan dalam video tersebut pernyataannya tidak ditampilkan secara utuh.
