Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo nampaknya mulai gusar sering dituding ikut campur dalam urusan Pemilu Presiden 2024.
Jokowi berseloroh bahwa memang paling enak mengkambinghitamkan presiden untuk urusan segala hal, termasuk penentuan capres dan koalisi partai.
Dengan nada bercanda, Presiden Jokowi bahkan menyebut malah khawatir bila nanti ada partai yang gagal koalisi malah juga akan menuduh Istana.
"Gagal koalisi nanti yang dituduh Istana lagi. Ini Istana ini, Istana, Istana. Padahal, kita itu tidak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu," ungkap Presiden dikutip Antara.
Baca Juga: Jokowi Puji Strategi Politik Partai Hanura: Kalau Betul-betul Dilakukan yang Lain Bisa Bubar Jalan
Tuduhan juga mungkin akan kembali dilakukan bila ada tokoh yang tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden.
"Mungkin, untuk pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lha urusannya apa dengan saya? Hati-hati karena ini yang ingin ikut pilpres 'kan banyak, padahal calonnya tidak tahu bisa empat pasang, tiga pasang, atau dua pasang. Enggak ngerti kita," kata Presiden.
Presiden pun mengajak agar semua pihak berpikir dengan akal sehat.
"Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah? 'Kan tidak, partai itu orang-orang pintar semua, masa gampang sekali digitukan? 'Kan tidak mungkin," tambah Presiden.
Namun, Presiden Jokowi merasakan "enaknya" berkoalisi dengan Partai Hanura.
"Tapi paling enak koalisi itu, ya, dengan Hanura. Enggak tengok kanan, enggak tengok kiri. Saya buktinya. Dari Pilpres 2014, Pilpres 2019 tidak pernah meleng ke mana-mana Partai Hanura. Konsistensi itu yang penting dalam membangun negara ini. Penting sekali. Konsistensi," tegas Presiden.
Presiden RI Joko Widodo mengetahui sejumlah pihak yang menuduh dirinya ikut campur tangan dalam verifikasi partai politik (parpol) untuk menjadi peserta Pemilihan Umum 2024.
"Paling enak itu memang mengambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Hari Ulang Tahun Ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta, Rabu.
Diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 Desember 2022 telah menetapkan 17 parpol memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2024.
"Saya ingin menyampaikan selamat atas lolosnya Partai Hanura sebagai partai peserta pemilu tahun 2024. Menurut saya tanpa persiapan pun dipastikan Partai Hanura pasti lolos karena memang sudah terorganisasi, ada DPP-nya (Dewan Pimpinan Pusat), ada DPD-nya (Dewan Pimpinan Daerah), ada DPC-nya (Dewan Pimpinan Cabang), ada PAC-nya (Pengurus Anak Cabang), apalagi yang mau dicek? Ya, pasti lolos," ungkap Presiden.
Namun, Presiden Jokowi mengakui urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu 2024 menjadi repot karena ada pihak yang menyeret-nyeret Istana di balik keputusan tersebut.
"Itu 'kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu, tetapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," tambah Presiden.
Dari 18 parpol yang mengikuti tahapan verifikasi faktual, sebanyak 17 partai politik dinyatakan lolos dan satu partai, yakni Partai Ummat, dinyatakan tidak lolos.
"Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini 'kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen. Jadi, tidak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada," ucap Presiden.
Diketahui ada 17 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024. Mereka adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dan Partai Gerindra.
Berikutnya, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai NasDem, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
