Infografis
Suara.com - Taliban mengumumkan larangan bagi perempuan Afghanistan untuk belajar di universitas, menurut surat yang diterbitkan oleh menteri pendidikan tinggi.
Kementerian itu mengatakan larangan tersebut berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ini diperkirakan akan segera berlaku.
Kebijakan ini semakin membatasi akses perempuan ke pendidikan formal, mengingat mereka sudah dikeluarkan dari sebagian besar sekolah menengah.
Seorang mahasiswa di Universitas Kabul berkata kepada BBC dia telah menangis sejak mendengar berita itu.
Tiga bulan lalu ribuan perempuan muda dan dewasa mengikuti ujian masuk universitas di seluruh Afghanistan.
Namun mata pelajaran yang dapat mereka pelajari dibatasi secara luas, dengan ilmu kedokteran hewan, teknik, ekonomi, dan pertanian dilarang sama sekali dan jurnalisme sangat dibatasi.
Sejak Taliban mengambil alih Afghanistan tahun lalu, universitas menerapkan pemisahan ruang kelas dan pintu masuk berdasarkan gender.
Mahasiswa perempuan hanya boleh diajar oleh dosen perempuan atau laki-laki tua.
Menanggapi larangan terbaru, seorang mahasiswi mengatakan kepada BBC bahwa dia pikir Taliban takut pada perempuan dan kekuatan mereka.
"Mereka menghancurkan satu-satunya jembatan yang dapat menghubungkan saya dengan masa depan saya," katanya.
"Bagaimana saya bisa bereaksi? Saya percaya bahwa saya dapat belajar dan mengubah masa depan saya atau membawa terang ke dalam hidup saya, tetapi mereka menghancurkannya."
Sektor pendidikan Afghanistan sangat terdampak setelah Taliban berkuasa dan telah terjadi eksodus akademisi terlatih setelah penarikan pasukan asing pimpinan AS tahun lalu.
Perempuan lain berbicara tentang "terlalu banyak kesulitan" untuk sekadar mencoba melanjutkan pendidikannya setelah Taliban berkuasa.
Dia berkata kepada BBC, "Kami berjuang dengan saudara-saudara kami, dengan ayah kami, dengan masyarakat, dan bahkan dengan pemerintah.
"Kami melewati situasi yang sulit hanya supaya bisa melanjutkan pendidikan kami.
"Waktu itu setidaknya saya senang bisa lulus dari universitas dan menggapai mimpi saya. Tapi, sekarang bagaimana saya bisa meyakinkan diri sendiri?"
Ekonomi Afghanistan sebagian besar bergantung pada bantuan asing dalam beberapa dekade terakhir, tetapi lembaga-lembaga bantuan telah menyetop sebagian - dan dalam beberapa kasus sepenuhnya - dukungan ke sektor pendidikan setelah Taliban menolak untuk mengizinkan anak perempuan bersekolah di sekolah menengah.
Banyak staf pengajar yang belum dibayar selama berbulan-bulan.
Langkah terbaru ini kemungkinan besar akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut di komunitas internasional.
AS dan negara-negara Barat lainnya telah menjadikan perbaikan pendidikan perempuan di Afghanistan sebagai syarat untuk secara resmi mengakui pemerintah Taliban.
Wakil Duta Besar PBB AS Robert Wood mengecam tindakan terbaru Taliban.
"Taliban tidak bisa berharap untuk menjadi anggota sah dari komunitas internasional sampai mereka menghormati hak-hak semua warga Afghanistan," katanya.
"Terutama hak asasi manusia dan kebebasan mendasar perempuan dan anak perempuan."
Pada November lalu, otoritas melarang perempuan mengunjungi taman-taman di ibu kota Kabul, mengklaim hukum Islam tidak dipatuhi di sana.
