PKS: Pernyataan Luhut Aneh, Harusnya Dukung OTT KPK Biar Koruptor Takut

Rabu, 21 Desember 2022 | 11:16 WIB
PKS: Pernyataan Luhut Aneh, Harusnya Dukung OTT KPK Biar Koruptor Takut
PKS: Pernyataan Luhut Aneh, Harusnya Dukung OTT KPK Biar Koruptor Takut. (Instagram/luhut.pandjaitan)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera memandang aneh Luhut Binsar Pandjaitan. Penilaian aneh dari Mardani menanggapi pernyataan Menko Maritim dan Investasi itu yang bicara KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Padahal, menurut Ketua DPP PKS ini, OTT merupakan salah satu cara KPK memberantas korupsi.

"Pernyataan yang aneh. Mestinya aksi berantas korupsi didukung. OTT bagus untuk membuat pelaku korupsi jadi takut," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

Mardani lantas meminta Luhut untuk memberikan penjelasan detail maksud dari pernyataam dirinya perihal OTT KPK.

"Jangan justru terkesan melemahkan aksi pemberantasan korupsi. Pencegahan dan OTT harus dijalankan bersama," kata Mardani.

Baca Juga: Luhut Bikin Geger Lagi, KPK OTT Maling Uang Rakyat Jelek untuk NKRI, Kalau Mau Bersih dari Koruptor: Di Surga lah Kau

Jangan Hakimi Luhut

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman meminta pernyataan Luhut dipahami secara utuh. Apalagi, kata Habiburokhman jika Luhut langsung dituding antiberantas korupsi hanya karena pernyataannya mekinta tidak lagi ada OTT.

"Kita jangan respons pernyataan Pak LBP sepotong-sepotong lalu buat judgement beliau anti pemberantasan korupsi," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (20/12/2022).

Menurut Habiburokhman, pernyataan Luhut akan jelas makna dan maksdunya apabila dibaca dan dipamahami  secara utuh.

"Kalau saya baca lengkap maksud beliau bagus, yakni maksimalkan pencegahan dengan digitalisasi.  Jadi kalau semua proses pengadaan dan pelayanan sudah didigitalisasi maka semakin minim peluang penyimpangan," kata Habiburokhman.

Baca Juga: Ironi Wakil Tuhan Berjatuhan Terjerat Suap, Luhut Cibir OTT KPK Bikin Jelek Negara

Habiburokhman kemudian mencontohkan penerapan konkret pencegahan dengan sistem digitalisasi, ialah penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).

"Sekarang ada ETLE yg memangkas perilaku transaksi suap di jalan raya. Kalau semua sudah transparan maka dengan sendirinya OTT akan turun," kata Habiburokhman.

Pernyataan Luhut

Sebelumnya, Luhut menyampaikan kepada KPK agar tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika digitalisasi diterapkan di berbagai sektor. Menurutnya, OTT sangat tidak baik bagi keberlangsungan bernegara.

"Bukan jelek, ya jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” kata Luhut kepada wartawan pada Selasa (20/12/2022).

Dalam sambutannya saat menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga di kawasan Jakarta Pusat, Luhut mengemukakan dampak positif dari digitalisasi.

Salah satunya, sudah terdapat 14 pelabuhan di Indonesia yang tergiditalisasi. Hal itu menurutnya harus disambut positif. Ditargetkan, selanjutnya harus ada 149 pelabuhan kecil terdigitalisasi.

Lebih jauh, dia memaparkan soal E-Katalog yang merupakan salah satu contoh digitalisasi. Di dalamnya bisa dimasukan perputaran uang senilai Rp1.600 triliun.

"Yaitu Rp1.200 triliun dari belanja pemerintah dan Rp400 triliun belanja dari BUMN. Itu sama dengan 105 miliar dolar (Amerika Serikat)," kata Luhut.

Lewat E-Katalog KPK tidak perlu susah-susah lagi megawasi dugaan tindak pidana korupsi. Hanya perlu untuk mengawasi segala aktivitas perputaran uang di dalamnya.

"Jadi kita enggak usah nyari mana, macam korupsi, yaitu salah satu tempat korupsi. Jadi sarangnya targetin. Jadi kalau ini kita bereskan keluar itu pasti makin baik," ujarnya.

Luhut mengemukakan, digitalisasi menjadi salah satu dari empat pilar penting. Baginya jika semua sudah terdigitalisasi tak ada lagi yang perlu di khawatirkan.

"Saya bicara di live Bloomberg, saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami, satu itu efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Itu saya jelaskan pada mereka tentu harga komoditi," katanya.

"Tapi dua pertama tadi itu kunci. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita enggak mau maling saja masih bisa ya," sambungnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI