Infografis
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri tidak membicarakan sanksi terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam pertemuan pada Selasa (20/12/2022) sore.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan pemanggilan hari ini hanya tentang mediasi dana bagi hasil atau DBH yang sebelumnya dipertanyakan Bupati Adil. Mediasi dilakukan bersama pewakilan Kementerian Keuangan.
"Kami hari ini membahas tentang DBH, tak membahas tentang sanksi. Jadi semuanya menyampaikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, jadi memang harus disiapkan datanya," kata Fatoni di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Fatoni pada kesempatan bersama Adil, turut menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait sengkarut DBH Meranti yang menjadi pertanyaan Adil.
"Kewajiban Kemendagri dalam hal ini Pak Mendagri sebagai pembina penyelanggaraan otonomi daerah harus memfasilitasi. Tugas kami di Kemendagri memfasilitasi manakala permasalahan atau perbedaan-perbedaan seperti ini. Dan tugas itu telah kami laksanakan dan besok akan kami lanjutkan," ujar Fatoni.
Bupati Adil Manut Dirjen
Kemendagri memediasi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan pihak Kementerian Keuangan. Mediasi itu dilakukan buntut dari pernyataan Adil yang mempermasalahakn dana bagi hasil (DBH) minyak.
Dalam mediasi tersebut, Kemendagri turut mengundang Gubernur Riau Syamsuar serta Kementerian ESDM.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan mediasi berjalan cair. Suasana antara Adil dan pihak Kemenkeu juga sudah jernih.
Baca Juga: Kaltim Posisi Ke-4, 10 Daerah Ini Dapat ReJeki Nomplok karena Terima DBH Migas
"Ini tadi semuanya sudah cair kok tak ada masalah, sudah clear. Jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin dingin juga semua," klaim Fatoni di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Kendati suasana sudah mencair, Fatoni mengatakan masih ada agenda pertemuan selanjutnya untuk membicarakan lebih teknis persoalan DBH minyak di Kepulauan Meranti. Rencananya, pertemuan itu dilangsungkan di Kemendagri pada Rabu besok.
"Itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kami sudah clear, kami buka data semuanya, semuanya tak ada dusta di antara kita. Semuanya ngomong data karena semua penetapan ini berdasarkan data," tutur Fatoni.
Sementara itu, Adil tidak banyak bicara. Ia hanya manut dengan apa yang disampaikan Kemendagri melalui Fatoni.
"Untuk sementara ikut Pak Dirjen. Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari anu ESDM begini, dari Kemenkeu begini, tapi insyaallah besok baru dicocokkan, insyaallah besok selesai," kata Adil.
Adil juga menanggapi ihwal data terkait DBH untuk Meranti dengan asumsi harga minyak US$ 60 dolar per barel dan DBH dengan asumsi harga minyak US$ 60 dolar per barel.
"Kalau kemarin asumsi tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tnggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya, dah segitu saja," ujar Adil.
Diketahui, Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian DBH minyak.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti bahkan mengancam bakal angkat senjata hingga pindah ke negara tetangga, bergabung dengan Malaysia.
Adil menyebut, DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau dikutip pada Senin (12/12).
Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.
"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak/Ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?" sambung Adil.
Ia juga turut menyinggung target Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan masalah kemiskinan. Menurutnya, hal itu tidak akan tercapai jika DBH Meranti tak berpihak pada daerah.
"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," ujar Adil penuh amarah.
"Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?" imbuhnya.
Pria yang pernah bersitegang dengan Gubernur Riau Syamsuar menegaskan dirinya tidak banyak menuntut dan hanya meminta Kemenkeu agar membuka data DBH minyak Meranti secara transparan.
"Kami ini pak 25,68 miskin di BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil, saya penghasil minyak, liftingnya naik. Sehari hampir 8000 barel/d, dollarnya naik. Makanya saya dari awal ngomong walau baru tiga minggu nggak paham juga. Saya terus terang pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah pak," kata dia.
Adil mengaku menunggu arahan dari Mendagri terkait gugatan transparansi pembagian DBH. Ia juga mengaku muak dengan jawaban dari Kemenkeu.
"Ya kita tunggu nantilah, ada tidak gugatan saya ke Mahkamah. Saya lagi menunggu Pak Tito, karena Pak Tito pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri untuk pembina kepala daerah. Izin pak saya enek mandang bapak di sini. Aku tinggalkanlah ruangan," tandasnya.
