Infografis
Suara.com - Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun menyoroti kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dinilai tidak adil. Hal ini diungkapnya dengan membandingkan sikap Bawaslu terhadap Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo.
Refly pun menyarankan agar Bawaslu lebih baik diam saja ketimbang menimbulkan kontroversi.
Hal ini bermula saat Bawaslu menyebut Anies Baswedan melakukan aksi tidak etis lantaran sudah rajin bersafari politik dan dituding mencuri start kampanye. Pernyataan ini menjadi kontroversi saat Bawaslu ternyata tidak mempermasalahkan aksi Jokowi melakukan 'endorsement' kandidat capres beberapa waktu lalu.
"Sepertinya lebih baik enggak usah ngomong Bawaslu ini," kata Refly Harun dikutip Wartaekonomi.co.id --jaringan Suara.com, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga: Di Jateng Oke, Tapi Elektabilitas Ganjar Keok dari Anies di 3 Provinsi Pulau Jawa Ini
Refly menilai, respons Bawaslu yang tak mempermasalahkan Jokowi mengenderse kandidat capres tertentu bisa menimbulkan salah paham.
"Omongan Bawaslu ini omongan yang bisa jadi dasar legitimasi bagi presiden untuk mengendorse orang. Harusnya Bawaslu mempermasalahkan hal itu, hanya mereka mengatakan tidak bisa diberikan sanksi," ungkap Refly Harun.
Mantan Komisaris ini mempermasalahkan respons Bawaslu tersebut lantaran ucapan Jokowi bisa diartikan untuk memenangkan calon yang disebut Jokowi.
"Kalau ada endorsement dari kepala negara, pemerintah, daerah, maka akan ada kecenderungan struktur bawahannya bergerak untuk memenangkan. Itu sudah jamak diketahui baik menggunakan state aparatus, fasilitas, termasuk keuangan negara," kata Refly.
"Kalau ada endorsement dari kepala pemerintahan, maka dikhawatirkan itu akan memicu kecurangan Pemilu. Kan itu mestinya pernyataan tegasnya, kok nggak masalah. Justru sumber masalahnya di sini," imbuh Refly.
Baca Juga: Survei Capres: Ganjar Pranowo Lebih Unggul Dibanding Anies dan Prabowo, Karena Apa?
