Infografis
Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi sampai ke tingkat daerah terkait adanya isu dugaan kecurangan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.
Bagja menyebut, dari hasil koordinasi tersebut tidak ditemukan adanya perintah dari KPU RI ke KPU di daerah untuk mengubah status partai yang sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat dalam proses verifikasi.
"Jemput bola kan Bawaslu tingkat daerah ada gak sih perintah itu? Buktinya apa? Katanya ada WA yang beredar, mana WA nya? Kan tidak ada," kata Bagja kepada wartawan, Selasa (20/12/2022).
Bagja mengatakan, bahwa pihaknya didaerah hingga kekinian belum menerima adanya laporan terkait dugaan kecurangan dalam proses verifikasi partai politik.
"Belum ada laporan. Dan juga kami tanya ke beberapa Bawaslu tingkat daerah juga belum ada yang laporkan, Bawaslu tingkat daerah," tuturnya.
Lebih lanjut, Bagja menyebut, jika memang ada laporan diterima, maka akan ada form pengawasannya. Sementara di sisi lain, ia juga menegur ke KPU agar dapat membuka secara trasparan objek verikasi calon peserta Pemilu 2024.
"Terutama karena tidak diberitahukan objek pengawasan. Objek verifikasi faktual pada saat itu. Saya berikan teguran ke temen-temen KPU untuk membuka hal tersebut," pungkasnya.
Dugaan Kecurangan
Sebelumnya, persoalan dugaan kecurangan berupa manipulasi data pada tahapan verifikasi faktual partai politik itu disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih secara daring.
Baca Juga: 'Belum Masuk Masa Kampanye' Elite PAN Bela Safari Politik Anies Usai Disebut Bawaslu Curi Start
Mereka menyampaikan, berdasarkan aduan serta informasi yang diterima, setidaknya ada 12 kabupaten/kota dan tujuh provinsi yang diduga mengikuti instruksi dari KPU RI untuk berbuat curang saat verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 berlangsung.
