Infografis
Suara.com - Kelompok relawan Anies Baswedan, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) turut menyoroti masalah verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI.
Sekjen SKI Raharja Waluya Jati mengatakan, kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol itu selain berpotensi merusak tatanan hukum juga mengkhianati suara rakyat. Jika terbukti ada kecurangan tersebut, maka perlu ada penanganan serius.
”Jika penentuan partai yang berhak ikut pemilu dan yang tidak berhak ikut pemilu dilakukan dengan penuh manipulasi, maka Indonesia berada dalam darurat demokrasi,” kata Jati kepada wartawan, Senin (19/12/2022).
Menurut Jati, penyelenggara Pemilu seharusnya melihat aspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan partai baru dan perkembangan penerimaan publik atas partai lama sebagai dinamika hubungan partai politik dengan rakyat.
Hadirnya partai baru, kata Jati, dapat mencerminkan adanya potensi aspirasi baru di kalangan masyarakat yang mungkin tidak terakamodasi oleh partai yang telah ada. Sebaliknya, dukungan untuk partai lama pun tidak ajeg dan secara alamiah mengalami pasang surut.
”Penyelenggara Pemilu harus menghormati setiap suara rakyat dengan cara bersikap netral, jujur serta adil,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta KPU harus mendorong penyelesaian tuntas terhadap dugaan kecurangan dalam verfikasi faktual parpol. Dugaan mengenai kecurangan elektoral yang masif itu hendaknya menjadi momen pembelajaran politik masyarakat agar semakin teguh dalam menguatkan demokrasi melalui perbaikan desain politik Indonesia.
”Dugaan kecurangan itu perlu dibongkar seluas-luasnya dan masyarakat perlu terlibat untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilu 2024 nanti bisa berjalan secara jujur dan adil. Kami mengusulkan agar ada audit terbuka atas proses verifikasi faktual yang telah dilakukan,” tuturnya.
KPU Tak Transparan
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik proses verifikasi peserta Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU didesak agar bisa lebih transparan membuka data syarat kepesertaan partai politik calon peserta pemilu.
