Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menyebut isu bersih-bersih jejak Anies Baswedan di Ibukota dinilai sangat berlebihan. Justru pergantian pejabat merupakan hal wajar.
Sebagaimana diketahui, Pj Heru Budi Hartono menggeser posisi Sekda Marullah Matali menjadi Deputi Kegubernuran. Tak hanya itu, beberapa direksi dan komisaris beberapa BUMD ( Badan usaha milik daerah) DKI seperti PT Jakarta Propertindo dirombak habis-habisan.
Gilbert meminta agar beberapa pihak yang keberatan dengan keputusan dibuat Pj Heru Budi Hartono, dapat disikapi secara bijak. Tak usah takut dan berlebihan.
"Saya melihatnya justru ini playing victim kayak pura pura dizalimi. Jadi cukup," ucapnya pada tayangan Kanal YouTube Indonesia Lawyers Club dikutip pada Senin, (19/12/2022).
Baca Juga: Sindir Anies Kena Sindrom Thanos, Ini Profil Jubir PKB Dita Martamin
Gilbert menambahkan, orang-orang yang berseberangan dengan Heru seharusnya menggunakan cara yang lebih elegan.
"Coba bermain yang lebih elegan. Basi lah itu," tuturnya.
Bagi Gilbert pribadi, sosok bakal calon presiden 2024 tersebut merupakan masa lalu yang akan dilupakan orang seiring berjalannya waktu, khususnya bagi warga DKI Jakarta sendiri.
Tidak ada satupun pemimpin yang bertahan namanya sesudah tak lagi menjabat. Bagi Gilbert, itu adalah hal yang alami dan akan dirasakan oleh semua pemimpin.
![Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kegiatan pemusnahan 14.477 botol miras ilegal dan oplosan di Silang Monas Sisi Tenggara, Jumat (18/11/2022). [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/11/18/71783-pj-gubernur-dki-jakarta-heru-budi-hartono.jpg)
"Tidak ada pejabat satupun yang bertahan namanya sesudah dia tidak menjabat, itu alami. Bagaimana agar tidak memudar? Yaitu urusan partai yang bawa dia lah," ungkapnya.
Selain itu, Gilbert menegaskan bahwa, perombakan beberapa pejabat di DKI juga mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.
"Jadi tidak ada yang masalah di sini yang masalah adalah karena kita bikin masalah. Ini semua proses normal," cetusnya.
Sementara itu soal pergantian tagline 'Jakarta kolaborasi' menjadi Jakarta Sukses untuk Indonesia' juga bukan suatu hal yang salah. Menurut dia, setiap pejabat berhak memiliki harapan baru.
"Apakah tagline yang dihapus itu salah? Loh dia punya impian kan. semua pejabat punya mimpi, ya tentu ganti harapan ya ganti slogan. Apa yang salah disitu," tegasnya.
