Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi beberapa waktu lalu tak segan 'endorse' dan memberi isyarat dukungan kepada calon presiden tertentu.
Sikap Jokowi ini pun menuai beragam tanggapan dan kritikan berbagai pihak. Salah satunya adalah Peneliti Utama BRIN, Siti Zuhro.
Zuhro meminta Presiden Jokowi untuk cukup menyiapkan pemilu dengan baik dan tak perlu sesumbar memberi dukungan atau bahkan merekrut penggantinya.
"Menurut saya, Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah husnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar pemilu 2024 itu sukses jadi bukan merekrut calon presiden, bukan," tegas Zuhro, dalam diskusi Publik Ngopi dari Seberang Istana: Merangkum 2022, Menyambut 2023 dikutip dari Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Senin (19/12/2022).
Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi dinilai Zuhro memiliki peran sentral. Sehingga, Jokowi diminta untuk tak membiarkan isu-isu yang mengguncang dunia perpolitikan akhir-akhir ini.
Mulai dari isu penundaan pemilu hingga presiden tiga periode yang terus bergulir dan menjadi polemik di masyarakat.
"Jadi tugasnya itu, berarti bagaimana agar mensukseskan dan menjaga agar lembaga-lembaga tinggi Negara tadi itu MPR DPR DPD engga celamitan, pincang sendiri, rendah sendiri, mereka lupa bahwa apa yang disampaikan kepada publik itu membuat keresahan baru, ketidakpastian," kata Zuhro.
Menurut Zuhro, pemerintah harus segara memperhatikan dan menyiapkan langkah-langkah menuju 2024. Hal itu supaya penyelenggaraan kontestasi pemilu bisa berjalan dengan sukses dan tak ada kendala.
Zuhro juga menambahkan, bila perlu Jokowi mencotoh dan belajar dari Presiden RI ke-3, BJ Habibie.
Baca Juga: PT Vale Optimistis Kontrak Karya Diperpanjang, Presiden Jokowi Akan Berkunjung Awal Tahun 2023
Kala itu, BJ Habibie tetap bertanggung jawab di akhir masa jabatannya untuk kelancaran pemilu meski sosoknya dibenci oleh DPR saat itu.
"Seperti Pak Habibie waktu itu, tahun 1999 dia tahu dia tidak dipercaya DPR, ya sudah tapi dia lakukan Pemilu 1999 itu dengan penuh tanggung jawab. Nah saya kira Pak Jokowi harus melakukan hal yang sama supaya tidak terus-menerus terjadi kegaduhan," ujarnya.
