Infografis
Suara.com - Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyebut tugas Presiden Jokowi bukan untuk merekrut calon presiden penerusnya di 2024.
Siti Zuhro mengatakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya ialah menyiapkan agar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sukses.
"Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah khusnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar Pemilu 2024 itu sukses," kata Siti dalam diskusi "Merangkum 2022, Menyambut 2023" seperti dipantau pada kanal YouTube Survei KedaiKOPI di Jakarta, Minggu (18/12/2022).
"Jadi, bukan merekrut calon presiden; bukan," Siti Zuhro menambahkan.
Baca Juga: Pelototi Hoaks Pada Pemilu 2024, Bawaslu Bakal Bentuk Satgas, Ini Tugas Utamanya
Siti menyebut tugas menyiapkan Pemilu Serentak 2024 berjalan sukses itu termasuk menjaga agar lembaga-lembaga tinggi negara, baik itu MPR, DPR, maupun DPD, tidak memunculkan persepsi ketidakpastian di publik.
"Enggak pincang sendiri gitu ya, jadi riuh rendah sendiri," tambahnya.
Oleh karena itu, menurut dia, Jokowi perlu meredam wacana tentang perpanjangan masa jabatan tiga periode hingga usulan penundaan pemilu supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Termasuk juga untuk meningkatkan kepercayaan publik (public trust) kepada Pemerintah, tambah perempuan yang akrab disapa Wiwik itu.
"Nah, ini antara lain yang menurut saya mungkin memang Pemerintah harus merapikan gitu ya, langkah-langkah bagaimana menuju 2024 agar pemilu itu sukses," imbuhnya.
Dia pun menilai dinamika politik pada 2023 akan menentukan kondisi penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Perindo Salip NasDem, PDI Perjuangan Duduki Puncak Survei SMRC
"Seperti apa 2023 ini akan menentukan banget nantinya, akan seperti apa praktik pemilu serentak kita 2024, karena praktik pemilu-nya tiga pemilu disatukan, pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada serentak," jelasnya.
Menurutnya dinamika politik pada 2022 yang akan segera berakhir juga akan melandasi dinamika politik tahun 2023.
"Politik 2022 sudah mulai hangat komunitas dengan nama relawan dengan caranya sendiri, deklarasi capres," ujarnya.
Dia juga mewanti-wanti adanya adu domba dengan politik identitas yang dapat membelah masyarakat di tahun politik mendatang. Menurut dia, bahaya laten yang perlu dikhawatirkan sebenarnya justru kesenjangan sosial dan ekonomi.
Oleh karena itu, dia berharap para elite dan pemimpin politik dapat menjaga stabilitas demi Pemilu 2024 berkualitas dan berkeadaban. (Antara)
