Infografis
Suara.com - Partai NasDem dan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden harus berani menunjukan sikap politiknya berseberangan dengan pemerintah. Mengingat NasDem akan membentuk poros koalisi perubahan bersama PKS dan Demokrat sudah terbuka luas.
“Bagi saya tidak perlu lagi untuk ditutupi, capres dan poros perubahan politik ini memang harus lantang biacaranya. Mereka harus berani menunjuk bahwa apa yang sudah dilakukan Jokowi itu gagal total,” kata Pengamat Politik Adi Prayitno dilansir dari wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com, Sabtu (17/12/22).
NasDem yang telah mendeklarasikan Anies sebagai capres pilihannya hingga saat ini masih belum berani untuk hengkang dari barisan Jokowi.
Padahal menurut Adi, akan sangat menarik politik Indonesia jika NasDem dan Anies segera terbuka dengan sikap bersebrangan dengan rezim Jokowi yang tengah berkuasa.
“Saya membayangkan Anies dan NasDem bicara tentang kalau mereka untuk kampanye 2024 apalagi menang tidak akan melanjutkan semua hal yang dilakukan Jokowi. Stop IKN, Kurangi Infrasturktur yang jor-joran tapi banyak mangkrak, itu tidak kita dengar,” jelasnya.
Sikap NasDem, PKS, dan Demokrat yang selama ini mengaku komitmen akan membentuk Koalisi Perubahan dengan mengusung Anies Baswedan menurut Adi adalah sesuatu yang menarik.
Namun hal itu dianggap belum berarti apabila NasDem dan Anies belum menegaskan sikap mereka yang bersebrangan dengan Jokowi.
“Sangat menarik kalau NasDem dan Anies pimpin perubaan politik bicara bahwa mereka tidak akan melanjutkan yang dilakukan oleh Jokowi, wah kalau itu yang terjadi mantul,” tuturnya.
Adi juga menyayangkan sikap NasDem terhadap eks elite mereka yakni Zulfan Lindan yang dinonaktifkan karena menyebut Anies sebagai antitesa dari seorang Jokowi.
Baca Juga: Kiky Saputri Blak-blakan Beberkan Pejabat Paling Bikin Stres untuk di Roasting, Ternyata Sosok Ini!
“Problemnya, ketika Anies disebut antitesa orang yang bicara itu dinonaktifkan partainya,” ungkapnya.
“Kita sangat senang kalau Anies dan NasDem, kalau PKS dan Demokrat nggak perlu ditanya, terus menantang kekuasaan politik bahwa mereka akan melahirkan satu kebijakan politik kalau mereka menang pemilu,” jelasnya.
