Infografis
Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dari para pakar dan elit politik dalam forum adalah bergulirnya wacana penundaan Pemilu yang disampaikan kembali oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Menurut pakar ekonomi Prof. Anthony Budiawan, isu perpanjangan dan penundaan Pemilu melanggar konstitusi, jadi tak perlu disuarakan. Soal anggaran juga tak bisa menjadi alasan penundaan Pemilu karena ada dana di APBN yang sudah disiapkan dan harus dipakai.
Ia meminta pejabat publik, apalagi ketua MPR tak asal bicara. Berbeda dengan rakyat biasa, pejabat publik harusnya ada rambu-rambu dan seharusnya bicara sesuai konstitusi.
Bagi budayawan Eros Djarot, pembicaraan soal Pemilu harusnya lebih maju lagi dan bukan sekadar soal Pemilu atau membicarakan siapa pengganti presiden. Sebab yang ditunggu bukanlah sekadar siapa menjadi presiden berikutnya, namun perubahan yang lebih substansial.
"Saya melihat pembangunan dalam konteks material ada kontribusi yang baik. Tapi pembangunan immaterial adalah hal yang serius yang perlu jadi pembicaraan," tandasnya.
