Dari Dialog Akhir Tahun Unpacking Indonesia: Pencapaian Besar Pembangunan Infrastruktur dan Evaluasi Kepemimpinan

Sabtu, 17 Desember 2022 | 07:58 WIB
Dari Dialog Akhir Tahun Unpacking Indonesia: Pencapaian Besar Pembangunan Infrastruktur dan Evaluasi Kepemimpinan
Dialog Akhir Tahun Unpacking Indonesia: “Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Resesi Ekonomi” [Unpacking Indonesia].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Dalam forum "Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Resesi Ekonomi", para pakar dan elit politik menyorot cara Indonesia bersikap dan bertahan. Yaitu mulai menggeser prioritas dari berbicara soal sosok calon presiden dan hal-hal yang perlu menjadi prioritas untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik.

Dikutip dari rilis Dialog Akhir Tahun Unpacking Indonesia sebagaimana diterima Suara.com, pengamat politik Ahmad Khairul Umam Ph.D mengevaluasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, ada pencapaian yang besar dalam pembangunan infrastruktur, tapi dalam konteks demokrasi ada penurunan kualitas demokrasi yang signifikan. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil riset dari dalam dan luar negeri.

"Pemerintah juga punya peran dalam proses penurunan demokrasi. Presiden Jokowi memang muncul dari dukungan civil society yang genuine, tapi ada hal-hal yang perlu menjadi basis evaluasi dari kepemimpinan Jokowi selama delapan tahun terakhir," paparnya pada Jumat (16/12/2022).

Senada, pandangan pengamat politik Adi Prayitno. Menurutnya, sepanjang 2021 indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

Hal itu disebutkannya terjadi karena publik takut bersuara. Banyak orang khawatir mengeritik pemerintah karena takut ditangkap. Ancaman penyebaran hoax, ujaran kebencian dan ancaman UU ITE punya andil dalam hal tersebut.

Namun dalam urusan Pemilu, Adi Prayitno memberi respon positif, di mana pemilu dengan 17 partai yang akan jadi peserta adalah sebuah keberlimpahan demokrasi. Pemilu akan membuat ekonomi rakyat berdenyut dan mendatangkan berkah ekonomi yang luar bisa buat publik.

Sedangkan sudut pandang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, demokrasi tidak boleh dipandang partisan. Agar Amandemen UU layak untuk dipertimbangkan kembali.

"Kita memerlukan sekali lagi amandemen, khususnya untuk menentukan pemilihan. Apakah presidensial murni dengan memilih presiden langsung, ataukah semi seperti di Perancis sehingga ada lembaga Perdana Menteri, atau mandataris," paparnya.

Baca Juga: Bawaslu Sebut Safari Politik Anies Kurang Etis, Terkesan Curi Start Kampanye

Hal paling berbahaya dalam pemilihan langsung disebutkannya bila terjadi penguasaan elit. Ini penting dilakukan sebelum memasuki masa transisi demokrasi agar lebih matang dan final.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI