Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Kementerian Kesehatan Palestina baru-baru ini telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama tersebut memfasilitasi pendampingan BPOM dalam pembentukan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Palestina yang mengatur kerja sama di bidang fungsi regulator terkait produk farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan.
Menurut peneliti politik Timur Tengah dari Pusat Riset Politik BRIN Nostalgiawan Wahyudhi, kerjasama ini merupakan aksi riil Indonesia ketika dukungan negara-negara Barat terhadap Palestina masih bersifat formal dan belum mengarah pada aksi-aksi nyata. Dan dibanding negara-negara Timur Tengah yang memberikan bantuan finansial, Indonesia justru memberikan bantuan pembentukan sumber daya manusia yang lebih dibutuhkan pemerintahan Palestina dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Apa yang dilakukan BPOM merupakan aksi yang bisa menjadi contoh ke dunia internasional, bahwa ada satu ceruk yang sangat dibutuhkan dan jarang dilirik karena tidak popular secara politis. Karena ini berkaitan dengan peningkatkan SDM, dan tidak menjadi berita yang bisa mencuri perhatian publik. Tapi secara internal di Palestina, hal ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tidak banyak negara yang mau memberikan bantuan yang tidak populer, padahal dibutuhkan Palestina,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Jumat (16/12/2022).
Secara ekonomi, tambahnya, dampak penandatanganan perjanjian ini bisa memperkuat kerjasama ekspor impor. Dengan terbentuknya badan pengawas obat dan makanan mandiri di Palestina, akan terbentuk forum konsultasi untuk merekomendasikan obat-obatan yang aman.
Baca Juga: Bayi 6 Bulan Meninggal Setelah Diberi Puyer, Ternyata Ini yang Dilakukan Sang Ibu
“Di sini ada posisi ekonomis berjangka panjang. Dalam jangka pendek, Palestina sendiri akan lebih independen untuk mengatur regulasi pengawasan obat dan makanan yang beredar di sana. Indonesia mendukung terciptanya good governance di Palestina," ucapnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP), Suripto mengatakan bahwa Indonesia dan Palestina merupakan dua negara yang hubungannya sudah sangat dekat. Apa yang terjadi di Palestina akan dibela oleh Indonesia baik melalui jalur diplomatik maupun langkah diplomasi.
“Babak baru hubungan psikologis dan diplomasi ini bisa tergambarkan dari apa yang dilakukan pemerintah melalui BPOM baru-baru ini. Langkah yang sangat kami apresiasi dari BPOM, di mana selama ini BPOM telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melakukan pengawasan obat dan makanan dalam negeri, dan kini mulai ekspansi secara global untuk mendampingi negara sahabat dalam membentuk lembaga yang sama,” ungkapnya.
Sebagai lembaga sosial yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan sosial selama lebih dari 16 tahun kepada Palestina, tutur Suripto, KNRP tentu menyambut gembira langkah BPOM ini.
“Artinya, BPOM memiliki kepedulian konkret dan nyata terhadap isu Palestina dan ini sangat membantu saudara kita di sana. Apalagi BPOM sejak 2018 telah aktif memberikan bantuan berupa pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas regulator Palestina,” terangnya.
BPOM juga telah menyampaikan bantuan kemanusiaan bagi Palestina yang memiliki akses terbatas terhadap obat, vaksin, dan makanan yang sangat dibutuhkan. Keterbatasan akses obat dan makanan juga dialami oleh para pengungsi Palestina, baik yang berada di Gaza dan Tepi Barat, serta di luar Palestina, termasuk di Yordania.
“Menurut pandangan saya, langkah BPOM ini perlu didukung oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap permasalahan kemanusiaan Palestina. Kita menyadari bahwa untuk menolong warga Palestina, kita sebagai lembaga tidak bisa melakukan sendiri. Dukungan pemerintah, dalam hal ini BPOM, sangat penting dan signifikan untuk membantu kita mencapai tujuan mensejahterakan warga Palestina," tutup Suripto.
