Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan agar gubernur tidak lagi dipilih lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menilai cara tersebut tidak efektif.
Menurut Alex, lebih baik gubernur dipilih lewat penunjukan langsung oleh presiden, seperti penjabat gubernur. Menurutnya hal ini bisa saja dilakukan jika memang rakyat menghendakinya.
"Kepala daerah yang ditunjuk langsung itu lebih efektif. Kenapa nggak kita ubah? Kalau rakyat itu dilakukan perubahan kenapa tidak?" ujar Alex dalam acara Rapat Koordinasi Anti Korupsi di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Alex menilai proses pilkada seperti yang dijalankan selama ini hanya membuat repot dan dengan biaya besar. Bahkan, kepala daerah terpilih juga kerap menunjukan hasil tak memuaskan dalam bekerja.
Baca Juga: Ogah Maju Nyagub Pilkada DKI 2024 karena Kerjanya Berat, Heru Budi: Serahkan ke yang Pingin Saja
"Daripada bolak-balik kita pilkada, hasilnya nggak keruan, ngapain juga habisin duit hasil nggak jelas?" ucapnya.
Tak hanya kinerja buruk, bahkan ada beberapa kali Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga yang malah sibuk menambah kekayaan pribadinya ketika menjabat.
"Kadang saya nggak habis pikir ketika saya cek (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) LHKPN pejabat ini-itu," jelasnya.
Bahkan, ia pernah menemukan ada pejabat yang memiliki 20-50 bidang tanah. Hal ini juga disebutnya membuat mahal harga tanah karena dimonopoli seseorang.
"Ini yang buat harga tanah mahal sekali karena dikuasi kelompok tertentu, individu tertentu. Dan mohon maaf, kita harus men-set cara pikir kita, jangan menumpuk harta seolah olah nggak ada habis," katanya.
Baca Juga: Gibran Bisa Maju ke Pilkada Mana Saja, Tapi Tugasnya Sekarang Menangkan PDIP di Solo
