Infografis
Suara.com - Politisi Partai NasDem, Bestari Barus memberi kritik terhadap kebijakan Pj Heru Budi Hartono, menyusul isu penggantian slogan Jakarta.
Menurut dia, jangan sesuka hati mengganti brand Ibukota yang sudah dibuat oleh Gubernurnya, jika belum melakukan evaluasi.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah DKI Jakarta berencana meresmikan slogan baru dari 'Jakarta kolaborasi' menjadi 'Sukses Jakarta Untuk Indonesia'.
"Maka penting untuk membuat brand baru harus melibatkan banyak pihak. Pertanyaanya apakah baru dilantik 17 Oktober sudah melakukan evaluasi?," tanya Bestari dikutip dari tayangan Kanal YouTube tvOneNews pada Kamis, (15/12/20220).
Baca Juga: Survei Poltracking: Anies Kuasai Bagian Barat Pulau Jawa, Ganjar Dominasi Jateng dan Jatim
Kata dia, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, tidak begitu menghiraukan slogan Jakarta yang baru.
Namun, Bestari mengingatkan Heru Budi untuk tahu batasannya. Pasalnya, keberadaan PJ Gubernur itu sebagai pengisi ke kekosongan jabatan gubernur dalam masa tertentu.
Meski saat ini berstatus sebagai penjabat, Heru Budi harus paham bahwa visi seorang Pj itu adalah mewujudkan apa yang diisyaratkan di RPD (Rencana Pembangunan Daerah).
"Sederhananya jangan berpikir sendiri. Pak Pj inikan sampai hari ini belum ada rapim," tuturnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak membantah isu bersih-bersih jejak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur.
Baca Juga: Siapkan Diri Berburu Tiket, Westlife Bakal Hadir di Bandung pada Februari 2023
"Yang mana yang dibersihkan? Tidak ada yang dibersihkan. Kalau 'seakan' dibersihkan, ya sudah itu kan citra, persepsi mau diapain. Tapi apa yang dibersihkan tidak ada," katanya.
Menurut dia, slogan Jakarta yang baru tersebut adalah hal wajar. Menjadi ramai diperbincangkan lantaran ada oknum yang 'memiringkan' slogan Jakarta untuk menjadi sebuah berita.
Dia juga mengatakan, tidak ada aturan jika mengganti slogan harus melakukan evaluasi RPD terlebih dulu.
"Harus dievaluasi untuk mengganti logo dari mana dasarnya? Jadi evaluasi apa?," tegas dia.
