Infografis
Suara.com - Bupati Meranti Muhammad Adil menuai polemik usai mengkritik keputusan pemerintah pusat dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) produksi minyak yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, nilai DBH tersebut sangat kecil.
Sebelumnya, dalam video yang beredar luas, Adil menjelaskan bahwa Meranti merupakan daerah termiskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin mencapai 25,68 persen. Padahal, wilayahnya itu merupakan penghasil minyak mentah.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mendukung pernyataan Bupati Meranti tersebut.
“Namun, di tengah lonjakan produksi minyak tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Meranti menjadi salah satu perhatian. Pasalnya, angka kemiskinan wilayah tersebut dalam tiga tahun terakhir terbilang tinggi,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/22).
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip pada Senin (12/12), penduduk miskin di Kabupaten Meranti pada 2021 tercatat masih ada sebanyak 48,50 ribu orang,” tambahnya.
Berdasarkan datanya, pada 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Meranti tercatat sebanyak 47,10 ribu orang dan 2019 ada 49,89 ribu orang.
“Jika dilihat dari persentasenya, jumlah penduduk miskin Meranti pada 2021 sebesar 25,68 persen dari total penduduk Meranti. Artinya, 1 dari 4 orang di Meranti terbilang miskin,” lanjutnya.
Berdasarkan pandangannya, apa yang dipersoalkan oleh Adil itu sangat beralasan. Daerahnya memang kaya akan minyak, tetapi sebanyak 85 persen ditarik ke pusat dan Meranti hanya mendapatkan jatah kurang dari 15 persennya.
“Sementara itu kondisi masyarakat di Meranti seperti yang disampaikan Bupati menurut data BPS mengalami miskin ekstrem dimana hampir 25% masyarakat Meranti berada di bawah kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Baca Juga: Terkagum-kagum, Rocky Gerung Dukung Bupati Meranti Jadi Presiden gegara Semprot Kemenkeu
Achmad membenarkan pernyataan Bupati Meranti yang mempersoalkan dana bagi hasil tersebut. Ia juga turut membandingkan pemerintah pusat dengan penjajah zaman kolonial yang menghisap Sumber Daya Alam (SDA).
