Mahasiswa dan Buruh Gelar Demo di Patung Kuda dan Gedung DPR, Polisi Kerahkan 2.000 Personel

Kamis, 15 Desember 2022 | 12:49 WIB
Mahasiswa dan Buruh Gelar Demo di Patung Kuda dan Gedung DPR, Polisi Kerahkan 2.000 Personel
Ilustrasi-Polisi pasang kawat berduri antisipasi aksi demonstrasi tolak BBM naik di sekitar Patung Kuda Jakpus, Kamis (15/9/2022). (Suara.com/Rakha)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sebanyak 2.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh pada Kamis (15/12/2022). Ribuan personel kepolisian tersebut akan disebar di dua titik lokasi aksi, yakni di depan Gedung DPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut massa aksi diprediksi akan lebih banyak terpusat di sekitar Patung Kuda.

"Kita siapkan sementara 2.000 personel untuk handle (aksi di) Patung Kuda dan DPR," kata Komarudin kepada wartawan, Kamis (15/12/2022).

Di sisi lain, kata Komarudin, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional.

Baca Juga: Massa Pendemo Dirikan 2 Tenda di Depan Gedung DPR, Kritik Pelaksanaan Rapat Pengesahan RKUHP

"Harapan kami tidak sampai lakukan penutupan jalan, namun kalau itu perlu, kita sudah menyiapkan alternatif atau rekayasa lalin. Intinya bahwa seluruh aktivitas masyarakat ibu kota harus berjalan dengan baik," katanya.

Pantauan Suara.com pihak kepolisian telah memasang blokade beton dan kawat berduri di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Patung Kuda.

Rencananya, massa buruh yang dipimpinan Said Iqbal bakal melakukan longmarch dari Bundaran HI menuju Istana Negara pukul 09.30 WIB. Meski hingga pukul 11.00 WIB massa belum kunjung datang.

Dalam aksi kali ini, massa dari kelompok akan menyuarakan beberapa tuntutan. Beberapa di antaranya ialah menolak UU KUHP, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, reforma agraria dan kedaulautan pangan.

Mereka juga meminta agar RUU PPRT segera disahkan, menolak upah murah,menolak outsourcing, perjuangkan jaminan sosial, seperti jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, pengangguran, meminta pemberantas korupsi, dan mengusut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasi oleh Komnas HAM.

Baca Juga: Massa Demo Tolak RKUHP Disambut Kawat Berduri di Depan DPR RI

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI