Infografis
Suara.com - Komisi III DPR menunggu langkah konkret Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD usai blak-blakan menyebut ada aparat yang menjadi beking usaha pertambangan.
Menurut Anggota Komisi III Arsul Sani, sebagai Menko, Mahfud seharusnya bisa menindaklanjuti temuan tersebut.
"Kami di Komisi III akan sangat apresiasi kalau yang sudah disampaikan Menkopolhukam itu, misalnya dibawa ke ratas ke rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh pak presiden," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Dengan begitu, menurut Arsul, Presiden Jokowi bisa langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta penegak hukum lainnya untuk menindaklanjuti temuan.
"Untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia itu. Jadi itu yang kita harapkan tugas kita di DPR setelah itu ada langkah, kemudian melakukan pengawasan dijalankan apa tidak perintah pada level atas pemerintahan ini," kata Arsul.
Arsul menyarankan agar langkah tersebut segera diambil Mahfud. Sebab tidak cukup hanya bersuara di media tanpa ada tindakan.
"Tidak cukup hanya bicara di media tapi mengagendakan ini dan membawa ke dalam ratas yang dipimpin presiden," kata Arsul.
Sebelumnya, Mahfud MD kembali blak-blakan terkait sengkarut usaha tambang di Indonesia. Secara terang-terangan, ia menyebutkan ada aparat yang membekingi usaha pertambangan. Hal ini, Mahfud MD katakan, saat acara Rakernas Satgas Saber Pungli di Jakarta pada Selasa (13/12/2022) kemarin.
"Saya katakan loh, kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada beking. Kita ndak bisa selesaikan karena senior yang beking. Kenapa kita pura-pura, mari kita selesaikan ini," kata Mahfud dalam acara yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam.
Bahkan, kata dia, ada aparat yang membekingi penarikan pungutan di sebuah kompleks atau perumahan warga, tetapi tidak ada yang berani menindak.
